Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Masyarakat Gembira Ria Jelang Pesta Demokrasi 2019, Tidak Ada Itu Politik Genderuwo!
2018-11-09 17:08:06

Ilustrasi. Arief Poyuono sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anak buah Prabowo, Wakil Ketua Umum DPP Parta Gerindra Arief Poyuono menyesali terkait Capres Jokowi yang mengatakan politik Genderuwo. Arief Poyuono angkat bicara, "Waduh Kangmas Joko Widodo Baper bilang Politik Genderuwo, Politik yang katanya nakut-nakuti itu politik apa ya?" kata Arief kepada pewarta BeritaHUKUM.com, pada Jumat (9/11).

Lanjutnya, Arief mempertanyakan, siapa yang suka nakut-nakuti pake Politik Genderuwo?.

Sindiran itu, diutarakan setelah sebelumnya menyindir politikus tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melontarkan sebutan "genderuwo" yang untuk para politikus tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda menakut-nakuti masyarakat.

"Justru kalau Kangmas Joko Widodo engak langsung tunjuk nama dan Politikus yang suka pake politik Genderuwo, malah Kangmas Joko Widodo yang pake politik Genderuwo dong," tukasnya mengkritisi.

Soalnya, selama dirinya sepanjang keliling Jawa, Ia merasa engak ada tuh masyarakat yang takut dan ragu-ragu atau khawatir, apalagi terjadi perpecahan jelang Pilpres dan Pemilu.

"Kan selalu ngomong ancaman perpecahan lah, tidak rukunlah, kan pihaknya Kangmas Joko Widodo sendiri atau Kangmas Joko Widodo," cetus Arief.

Lalu kemudian, Arief meminta agar, "Coba buktikan ada engga konflik di masyarakat Jelang Pilpres, udah ada belum misalnya peristiwa bentrok antar masyarakat?".

"Kan engga ada sampai saat ini?. Jadi ucapan politik Genderuwo itu sebagai bentuk strategi Kangmas Joko Widodo untuk menciptakan suasana seakan akan mencekam di masyarakat jelang Pilpres 2019, yang disebabkan Kangmas Joko Widodo karena takut kalah kali..," tegas Arief.

Arief menyampaikan setahu dirinya, masyarakat gembira ria dan bahagia kok, ditambah enggak banyak tertarik dengan urusan isu-isu perpecahan, politik identitas atau ujaran-ujaran kebencian masyarakat.

"Cuma mengeluhkan kalau di era Kangmas Joko Widodo sembako Mahal, Tarif listrik Mahal, telur Mahal dan Susah usaha, apalagi cari Kerja," ungkapnya.

"Jadi Kangmas Joko Widodo jangan Baper dan bikin Hoax di masyarakat dong! sampai bilang Politik Genderuwo segala," pungkas Arief Poyuono.(bh/mnd)



 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]