JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, berkat kesadaran masyarakat dan kepemimpinan para calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dan kesigapan jajaran TNI/Polri, paska pemungutan suara 9 Juli lalu, situasi politik, sosial dan keamanan di seluruh tanah air terjadi dengan baik.
“Ini semua perlu disyukuri ini sebagai berkah bulan ramadhan,” kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/7).
Namun demikian, Presiden SBY yang didampingi Wakil Presiden Boediono mengingatkan masih adanya 2 (dua) titik kritis yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu tanggal 22 Juli ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, dan ketika ada perselisihan terhadap hasil perhitungan KPU yang kemudian di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bisa jadi kedua titik kritis ini akan menimbulkan permasalahan politik di tanah air,” ujar Presiden SBY mengingatkan.
Oleh karena itu, Kepala Negara menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga, mengawal, berkontribusi, agar proses politik, demokrasi yang tengah berjalan ini, dari awal sampai akhir itu berjalan dengan damai, demokratis, aman, tertib, dan lancar.
“Insya Allah menjadi harapan kita semua, tepat tanggal 20 Oktober 2014 saya akan resmi mengakhiri mandat dan amanat saya memimpin bangsa ini, menjalankan pemerintahan ini. Kemudian kita sambut presiden baru yang akan segera membentuk pemerintahan yang dipimpinnya,” tutur SBY seraya berharap kita mendukungnya sehingga pemimpin dan pemerintahan baru nanti bisa mengemban tugas dengan baik atau dengan lebih baik lagi.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, SBY mengaku sudah menyampaikan baik kepada KPU maupun kepada MK untuk bertindak secara profesional dan kredibel, dan memproses segala sesuatunya dengan tranparan dan bertanggung jawab.
Namun Presiden mengingatkan, masyarakat luas, kita semua, wajib untuk mengawal sekaligus mengawasi dan sekaligus memastikan bahwa kedua lembaga utama itu, KPU dan MK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.
Manakala ada yang tidak terima terhadap hasil yang diumumkan KPU pada 22 Juli nanti, Presiden SBY menyampaikan, terbuka proses berikutnya lagi untuk membawa apa yang tidak bisa diterimanya itu ke Mahkamah Konstitusi.
“Itu yang benar, itu yang tepat, dan itu yang baik. Diperlukan memang jiwa besar, diperlukan tanggung jawab, diperlukan etika agar segala sesuatunya itu ditempuh melalui jalur konstitusi ataupun berdasarkan Undang-undang dan aturan yang berlaku,” tutur Kepala Negara.
Perhatian Sekjen PBB
Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menyampaikan bahwa Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) saat ia telepon, Rabu (16/7) malam, juga menyinggung tentang pemilihan presiden yang dilaksanakan di Indonesia.
Menurut Presiden SBY, Ban Ki-Moon juga tahu ada dispute dan semuanya akan ditentukan nanti pada tanggal 22 Juli. “Saya respons kepedulian Sekjen PBB itu secara proporsional. Saya katakan, insya Allah Indonesia akan bisa mengelola semuanya dengan baik,” katanya.
Presiden mencontohkan, saat diundang oleh Ketua DPD untuk berbuka puasa bersama, ia menyampaikan ada disputie pada Pemilu di Afganistan yang berakibat terjadinya deadlock dan terjadi krisis politik di sana. Sehingga harus seorang Menlu Amerika Serikat John Kerry yang datang dan menengahi, dan kemudian meminta dilakukan audit KPU Afghanistan.
Karena itu, Kepala Negara menegaskan, tentu menjadi tekad dan sumpah kita segala sesuatu yang ada di dalam negeri kita pecahkan, kita selesaikan oleh kita sendiri.” Itu mulia, itu terhormat,” tuturnya.
Dalam dunia yang terbuka seperti ini, kata Presiden SBY, kita tidak bisa menutup bagaimana dunia melihat Indonesia dengan segala komentar dan pandangannya. “Itu sah tidak apa-apa. Tapi ketika ada persoalan di dalam negeri ya kita sendiri bangsa ini dengan penuh rasa tanggung jawab, yang harus mengatasi dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Sidang Kabinet yang membahas masalah persiapan mudik lebaran dan perayaan Idul Fitri 1435H ini dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Polhukam Joko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Chatib Basri, Kapolr, Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Jaksa Agung Basri Arief, dan pejabat lainnya.(Setkab/ES/bhc/sya) |
