Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Oposisi
Mardani Ali Sera: Ada 4 Kriteria Agar Indonesia Punya Pemerintahan Yang Kuat
2019-07-23 06:54:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Kehadiran oposisi dalam kehidupan demokrasi merupakan elemen yang penting. Sebab, harus ada kelompok yang melakukan check and balance pada pemerintah.

Dalam hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ada empat kriteria agar Indonesia punya pemerintahan yang kuat. Pertama adalah kehadiran orang-orang terbaik bangsa dalam kursi kabinet.

"Kedua, ada merit system yaitu memilih dan menempatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dan lincah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional, adil, dan wajar," terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).

Ketiga SDM tersebut bukan merupakan orang-orang yang berlindung di balik orang tua atau senior. Dalam hal ini, kedekatan personal dan kepentingan kelompok tertentu harus dikesampingkan.

Harus ada oposisi yang kuat dan berkualitas untuk membangun narasi kritis konstruktif pembangunan bangsa.

"Jika publik tidak beri tekanan kritik konstruktif yang kuat dalam pembentukan kabinet kedua, pasti tekanan dari kelompok yang merasa berkeringat akan membuat Pak Jokowi tunduk," ungkapnya.

Ke depan negeri kita menghadapi tantangan yg berat. Tekanan perekonomian Indonesia selama 5 tahun ke depan akan lebih berat dibandingkan 5 tahun yang lalu.

"Pertumbuhan ekonomi melambat, sangat berat menembus angka 7%. Pertembuhan investasi terengah2, setoran pajak berkurang, hutang negara semakin besar, yg akan sangat pengaruhi kinerja APBN Pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program2 pro rakyat. #KamiOposisi."

Belum lagi aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi kita yang semakin buruk, membuat kepercayaan negara lain untuk mau berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

"Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye 5 tahun yang lalu dan PR2 Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini."

Untuk itu langkah pertama untuk memecahkan permasalahan2 bangsa ini adalah dengan mencari The Dream Team Kabinet pemerintahan Pak Jokowi yang kedua.

Harus menjadi perhatian dan diskursus publik, jangan hanya menjadi pembicaraan tertutup antar elit. Cukup sdh memilih menteri karena kasihan dan jatah milik si fulan. Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik utk kemajuan bangsa, bukan bagi2 kue kekuasaan.

"Pemenang yang sesungguhnya Pemilu 2019 adalah rakyat. Karena itu suara rakyatlah yg hrs jadi pegangan. Dan suara rakyat akan bergema lebih kuat jika disuarakan secara cerdas oleh #KamiOposisi"

Sehingga rakyat ikut mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang2 atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang2, kian banyak penumpang gelap.

"Karena itu, #KamiOposisi perlu dan wajib ada untuk keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah."

"Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang #KamiOposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama. #KamiOposisi." pungkas Mardani.(dbs/wv/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Oposisi
 
• Sembilan Tokoh Pimpin Oposisi
 
• Senator Aceh Fachrul Razi Nyatakan Diri Oposisi terhadap Pemerintahan Jokowi
 
• Beroposisi, Itu Baru High Politics?
 
• PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
 
• PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]