Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Mantan Penasehat KPK Akui Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di MK
2019-06-14 14:35:46

Tampak suasana aksi massa dengan Abdullah Hehamahua yang siap berdemo di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (14/6).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengaku, siap akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk mengawal sidang gugatan perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

"Benar saya yang akan turun unjuk rasa di MK pagi ini," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (14/6).

Abdullah menyebut bahwa aksi damai ini telah mendapat izin dari pihak kepolisian. Rencananya demonstrasi akan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Polda Metro Jaya, setidaknya ada enam kelompok yang akan menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, kawasan Monumen Nasional.

Konsentrasi massa aksi dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Pengunjuk rasa akan menggelar aksi di kawasan Silang Monas Barat Daya, Patung Kuda tepat di depan Gedung Indosat.

Abdullah sendiri memimpin Kelompok Gerakan Kedaulatan Rakyat yang akan menggelar demonstrasi di Silang Monas Barat Daya. Kelompok ini diperkirakan akan berjumlah 1.500 orang.

Kemudian, kelompok Aliansi Suara Rakyat yang dipimpin Ahmad Baihaqi, juga akan menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Silang Monas. Jumlah massa diperkirakan mencapai 100 orang.

Selanjutnya, Front Buruh Militan, Gerakan Rakyat Untuk Keadilan, Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi, dam Gerakan Mahasiswa Anak Bangsa, juga menggelar aksi serupa di tempat yang sama. Masing-masing kelompok diperkirakan akan diikuti oleh 30-200 orang.

Adapun total personel gabungan TNI/Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan sidang MK sebanyak 48.000 personel termasuk personel Pemprov DKI Jakarta baik petugas kesehatan maupun pemadam kebakaran.(bh/br)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]