Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
KAMI
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo: TNI Terlihat Seperti Era Orde Baru
2020-12-06 13:29:43

Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menyampaikan penilaiannya tentang kinerja TNI. Eks Panglima itu menilai TNI kini terlihat seperti era Orde Baru. Bagi Gatot, TNI sudah berubah sebagai alat propaganda politik pemerintah yang kini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin

"Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu," papar Gatot kala menjadi pembicara dalam webinar yang digelar KAMI, Jumat (4/12) malam.

Gatot bahkan melontarkan dugaan ada sejumlah pihak yang berusaha menggiring TNI berpolitik. Baginya, tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah.

"Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah," ucap Gatot

Gatot kemudian mendorong TNI dijaga profesionalismenya. Baginya, tugas itu bukan hanya menjadi tugas anggota TNI saja, melainkan juga tanggung jawab semua pihak di luar TNI. "Menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI, tapi seluruh komponen bangsa," tegasnya.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan setiap orang berhak menilai dan mengkritik.

"Terserah saja Pak Gatot Nurmantyo bilang begitu. Setiap orang boleh menilai, kemudian mengritik. Ini demokrasi, kritik tak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Sabtu (5/12).

Mahfud menuturkan kritik yang masuk juga berhak mendapat penilaian balik. Pemerintah, kata Mahfud, punya hak menilai kritik, termasuk kritik dari deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

"Tapi jangan lalu berpikir bahwa pemerintah tidak boleh menjawab kritik, kita juga punya hak menilai balik setiap penilaian," kata Mahfud.

Mahfud menilai setiap kritik yang masuk sama halnya seperti vitamin demokrasi. Dikatakan Mahfud, kritik yang benar akan diakomodasi, sementara yang salah akan dibantah dan diabaikan.

"Kritik merupakan vitaminnya demokrasi. Kritik ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar kita akomodasi, yang salah kita bantah dan abaikan," ucap Mahfud.(detik.com/bh/sya)


 
Berita Terkait KAMI
 
• Polisi: Benda Mencurigakan di dekat Rumah Petinggi KAMI adalah Bom Palsu
 
• Bareskrim Rampungkan Berkas Petinggi KAMI di Jakarta dan Medan Terkait Demo Tolak Omnibus Law
 
• KAMI Protes Keras Polisi Tembak Mati 6 Anggota FPI, KAMI Tuntut Jokowi Bentuk Tim Independen
 
• Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo: TNI Terlihat Seperti Era Orde Baru
 
• Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]