Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Thailand
Mantan PM Thailand Dimakzulkan karena Kasus Subsidi Beras
Saturday 24 Jan 2015 05:14:34

Para anggota parlemen memberikan suara untuk memakzulkan mantan PM Yingluck Shinawatra. Selain kena pemakzulan, perempuan mantan perdana menteri ini juga dilarang terlibat politik selama 5 tahun.(Foto: twitter)
THAILAND, Berita HUKUM - Para legislator di Thailand memberikan suara untuk memakzulkan mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra serta melarangnya terlibat dalam kancah politik selama lima tahun. Tindakan ini berkaitan dengan keterlibatan Yingluck dalam skema subsidi beras yang kontroversial yang kehilangan miliaran dolar.

Sebelumnya pada hari ini, Jaksa agung juga mengumumkan bahwa Yingluck akan menghadapi tuntutan pidana karena perannya dalam skema tersebut.

Pengadilan mencabut Yingluck dari jabatannya sebagai perdana menteri pertama seorang wanita di Thailand pada bulan Mei 2014 lalu, beberapa hari sebelum militer menggulingkan pemerintahannya melalui kudeta.

Pada hari Jumat (23/1), 190 dari 219 para anggota parlemen yang hadir dalam Mahkamah Legislatif Nasional yang ditunjuk oleh militer memberikan suara untuk memakzulkannya.

Delepan belas orang menyatakan tidak setuju atas pemakzulan itu, sementara sisanya memilih tidak memberikan suara dan satu orang tidak hadir.

Suara yang masuk ditulis di atas papan putih saat dilakukan penghitungan dan disiarkan di televisi nasional.

Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan pemakzulan ini mengirimkan pesan kuat bahwa, tidak akan ada kompromi dan keluarga Yingluck akan disingkirkan dari dunia politik.

Namun, jika terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung, Yingluck bisa menghadapi hingga 10 tahun penjara.

Dia menjawab dengan komentar di Facebook-nya memprotes dia tidak bersalah dan mengklaim tuduhan itu dimaksudkan untuk membungkamnya, menulis: "demokrasi Thailand sudah mati".(BBC/independent/bhc/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Thailand
Sempat Hidup Mewah, Mantan Biksu Thailand Divonis Penjara Lebih 100 Tahun
Wartawan Dibebaskan dari Tuduhan Menghina Militer Thailand
'Ledakan Bom di Kuil Erawan Bangkok Ingin Cederai Ekonomi Thailand'
Thailand Mencabut UU Darurat Militer
Mantan PM Thailand Dimakzulkan karena Kasus Subsidi Beras
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]