Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Mobil Damkar
Mantan Mendagri Jalani Sidang Perdana Korupsi Damkar
Monday 05 Sep 2011 11:37:32

Mantan Mendagri Hari Sabarno (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dijawalkan akan menjalani persidangan perdana kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Sidang terhadapnya akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Mendagri era Presiden Megawati Soekarnoputri itu akan mendengar pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk beberapa wilayah di Indonesia. "Jadwal sidangnya hari ini pukul 09.30 WIB,” kata salah seorang anggota tim jaksa Ketut Sumedana kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Senin (5/9).

Menurut penuntut umum, jenderal bintang empat itu sudah hadir sejak pukul 08.30 WIB. Hari tampak mengenakan kemeja batik berwarna coklat tua.

Seperti diketahui, terdakwa Hari menjadi dijerat dalam kasus pengadaan mobil damkar itu, dalam kapasitasnya sebagai Mendagri. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bertanggung jawab atas penerbitan radiogram pengadaan mobil pemadam kebakaran kepada seluruh kepala daerah yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 98 miliar.

Orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga diduga terlibat dalam proses penerbitan pembebasan bea masuk mobil pemadam kebakaran yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah. Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pembernatasan Korupsi.(mic/spr)



 
Berita Terkait Kasus Mobil Damkar
 
Mantan Bupati Tebo Dituntut 1,6 Tahun Penjara
 
Kasus Damkar Parepare Rugikan Keuangan Negara Rp 270 Juta
 
Mantan Mendagri Jalani Sidang Perdana Korupsi Damkar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]