Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Dana BOS
Mantan Kepsek SMPN 2 di Tobasa Divonis 14 Bulan Penjara
Tuesday 26 Mar 2013 20:12:33

Terdakwa Jhonson tertunduk lesu saat Hakim Ketua Suhartanto menjatuhkan Vonis, Selasa (26/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
MEDAN, Berita HUKUM - Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara terhadap bekas Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Uluan Toba Samosir, Jhonson Sinaga karena korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah Rp 18,5 Juta, Selasa (26/3).

Selain hukuman itu, Majelis Hakim yang diketuai Suhartanto menjatuhkan denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti 1 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Jhonson Sinaga tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun 2 bulan dan pidana denda sebesar 50 juta," ucap Suhartanto.

Majelis Hakim juga membebani terdakwa membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 18,5 juta sudsidair pidana 3 bulan kurungan.

Jhonson bersalah melakukan korupsi pada dana BOS untuk SMPN 2 Uluan tahun 2012 dengan cara melakukan pemotongan honor dan insentif guru pada bulan Januari hingga Maret 2012 dengan membuat laporan tanda tangan palsu para guru.

Putusan Majelis Hakim ini sendiri lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Jahoras Ritonga dari Kejaksaan Negeri Balige. Dimana sebelumnya JPU menuntut terdakwa agar dipenjara 1,5 tahun.(bhc/and)


 
Berita Terkait Dana BOS
 
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
 
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
 
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
 
Itjen Kemendikbud Merespon Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos SD di Samarinda
 
Diduga Korupsi Dana BOS Milyaran Rp, Kepala SD 007 Piano Samarinda Terancam Dicopot
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]