MEDAN, Berita HUKUM - Mantan GM PT PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Albert Pangaribuan dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum, Ardiansyah dalam tuntutannya menyatakan Albert bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan "flame tube" di PLN, Sektor Pembangkitan Belawan senilai Rp 23,6 milyar.
"Menghukum terdakwa Albert Pangaribuan dengan pidana penjara selama 11 tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan," ujar Ardiansyah, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai SB Hutagalung, Kamis (27/2).
Dalam amar tuntutannya Jaksa menyebutkan Albert Pangaribuan selaku kuasa pengguna anggaran, dinilai bersalah karena menandatangani berita acara penyerahan barang dari pihak rekanan, Yuni (DPO) dari CV Sri Makmur yang ternyata tidak sesuai desainnya.
Menanggapi tuntutan atas dirinya, Albert dan kuasa hukumnya akan menyampaikan pledoi (pembelaan).
Dijumpai usai persidangan, Albert mengatakan tuntutan terhadap dirinya mengada-ngada dan tidak sesuai fakta persidangan selama ini digelar.
Dimana menurutnya fakta persidangan baik di PN Medan maupun sidang lapangan di Belawan, terungkap kalau flame tube DG 10530 bukanlah beda spesifikasi tapi hanya desain.
"Pastinya semua pengadaan itu telah sesuai dengan kontrak, untuk diketahui desain itu hanyalah pola sedang spek adalah unsur, jadi itu tidak sama," ujar Albert.
Lagipula kata Albert, kerusakan pada flame tube itu sesuai fakta persidangan bukanlah dikarenakan flame tube berbeda desain tetapi karena dudukan nozle atau penyemprot api rusak, sehingga apinya menghantam ke dinding flame tube.
"Sementara dudukkan nozzle itu bukan merupakan bagian daripada kontrak pengadaan, jadi tuntutan jaksa benar-benar mengada-ngada, tidak sesuai fakta persidangan," katanya.
Sementara itu, dalam kasus yang sama, Jaksa juga menuntut hukuman 8 tahun penjara, serta denda sebesar 500 juta subisder 6 bulan penjara terhadap Ferdinan Ritonga selaku Pejabat Penjamin Mutu.
Sidang atas perkara ini ditunda hingga Kamis tanggal 6 Maret mendatang, dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) dari Terdakwa.(bhc/and) |
