Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus PLN
Mantan Dirut PLN Dituntut Tujuh Tahun Bui
Wednesday 07 Dec 2011 18:05:22

Eddie Widiono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono Suwondho dituntut hukuman tujuh tahun penjara. Terdajwa diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek outsourcing Roll Out Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang 2004-2006.

Demikian tuntutan yang disampaikan JPU Muhibuddin dalam persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/12). Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim mewajibkan terdakwa Eddie Widiono untuk membayar dendar Rp 500 juta subside enam bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang korupsi Rp 2 miliar.

Dalam tuntutannya tersebut, jaksa Muhibuddin juga menyebutkan bahwa terdakwa Eddie terlibat korupsi, karena pada 2004 pernah memerintahkan General Manajer PT PLN Disjaya-Tangerang Fahmi Mochtar untuk menandatangani kontrak tentang penunjukan PT Netway Utama sebagai rekanan.

Atas perintah ini, Fahmi dan Dirut PT Netway Utama Gani Abdul Gani menandatangani kontrak perjanjian kerja sama pada pada 29 April 2004. Selanjutnya proyek itu CIS-RISI PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang berlangsung pada 2004-2006

Selanjutnya atas kontrak yang ditandatangani Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani, PT Newtway Utama mendapat pembayaran total Rp 92,27 miliar. Padahal, dari hitungan BPKP, proyek tersebut hanya menghabiskan anggaran Rp 46,08 miliar. Atas hal ini terdapat selisih yang menimbulkan kerugian negara Rp 46,18 miliar dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan koorporasi, yakni PT Netway Utama.

Perbuatan terdakwa Eddie Widiono ini terbukti melanggar Pasal (2) ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31/999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas tuntutan ini, terdakwa Eddie Widiono menyatakan keberatan. Pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang mendatang. "Saya akan ajukan pledoi, karena tuntutan itu tidak benar,” ujar dia.(dbs/spr)


 
Berita Terkait Kasus PLN
 
• Hakim Tipikor Vonis Bebas Mantan Bos PLN Sofyan Basir
 
• KPK Mulai Intensif Dalami Peran Mantan Dirut PLN dalam Kasus Proyek PLTU Riau-1
 
• KPK Jadwalkan Periksa Direktur PLN Regional Sulawesi dan Kalimantan
 
• Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN, KPK Didesak Periksa Jampidsus Adi Toegarisman
 
• KPK Cegah dan Tangkal Dirut PLN Nonaktif Sofyan Basir
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]