Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Malaysia Gempur Kelompok Bersenjata Filipina
Tuesday 05 Mar 2013 18:49:04

Pasukan komando Malaysia.(Foto: Ist)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Militer Malaysia melancarkan serangan terhadap kelompok bersenjata dari Filipina yang menduduki Lahad Datu, negara bagian Sabah, selama sekitar tiga minggu terakhir.

Pesawat-pesawat tempur dikerahkan sebelum pasukan darat masuk pada Selasa, 5 Maret. Kepolisian Malaysia mengatakan pasukan mendapat serangan balasan dari kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka sebagai tentara Kesultanan Sulu itu.

Kepala Kepolisian Malaysia Ismail Omar mengatakan meskipun mengalami serangan, sejauh ini tidak ada korban jiwa di pihak Malaysia. Ia tidak menyebutkan apakah ada korban warga Filipina.

Menurut Omar, pasukan menyisir kawasan seluas empat kilometer persegi untuk mencari warga Filipina yang melakukan pendudukan di Sabah.

Operasi militer ini terjadi sekitar tiga minggu setelah Klik ratusan orang bersenjata mendarat di Lahad Datu, Sabah, untuk mengukuhkan klaim bahwa mereka berhak atas wilayah Sabah yang sebelumnya menjadi bagian dari Kesultanan Sulu.

Dimanfaatkan oposisi

Pengamat politik di Universitas Kebangsaan Malaysia Dr Ahmad Nidzamuddin Sulaiman mengatakan operasi militer terkesan lamban karena pemerintah Malaysia mempertimbangkan setidaknya dua faktor.

"Karena di wilayah itu sebenarnya terdapat campuran dengan anak-anak tempatan (warga lokal) bersama dengan para pendatang dari Filipina ini," kata Dr Ahmad Nidzamuddin kepada BBC Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah Malaysia terlebih dulu mengirim polisi untuk menyisir kawasan dan menyelidiki siapa saja yang masuk kelompok bersenjata dan siapa saja yang merupakan penduduk setempat asal Filipina.

Pembauran karena geopolitik terjadi telah lama bahkan sebelum Sabah menjadi wilayah Malaysia dan hingga kini pergerakan warga antarwilayah, misalnya Sabah, Sepadan, dan Ligitan biasa terjadi setiap hari.

Faktor kedua, pemerintah Malaysia tidak ingin mengambil risiko warga Malaysia menjadi korban pertempuran menjelang pemilihan umum yang harus diadakan sebelum bulan Juni 2013.

"Setiap langkah yang diambil harus berhati-hati supaya sekiranya ada kesalahan yang dibuat kelak akan menjadi bahan kampanye pihak pembangkang (oposisi)," jelas Dr Ahmad Nidzamuddin.

Malaysia mengerahkan angkatan bersenjata setelah Klik delapan polisinya tewas dalam bentrokan dengan kelompok dari Filipina akhir pekan lalu.

Bentrokan juga menewaskan lebih dari 20 warga Filipina.(bbc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Malaysia
 
• Malaysia Batalkan Proyek Kereta Rp 290 T dari Utang China
 
• Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
 
• Pejabat Malaysia Klaim 'Proyek Cuci Uang' Mantan PM Najib Razak Melibatkan Cina
 
• Ratusan Jam, Tas dan Ribuan Perhiasaan Triliunan Rupiah Disita dari Rumah Mantan PM Malaysia
 
• Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]