Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Malaysia Batalkan Proyek Kereta Rp 290 T dari Utang China
2019-01-28 19:30:37

Malaysia Membatalkan Kesepakatan dengan Perusahaan China untuk East Coast Rail Link.(Foto: Istimewa)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Malaysia mengumumkan untuk membatalkan proyek pembangunan kereta api yang didanai China, East Coast Rail Link (ECRL).

Menteri ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali mengatakan, Malaysia membatalkan proyek senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 290 triliun. Rencananya dana tersebut akan dipinjamkan oleh China kepada Malaysia.

"Kabinet telah membuat keputusan ini karena biaya untuk mengembangkan ECRL terlalu besar dan kami tidak memiliki kapasitas finansial," kata Mohamed Azmin Ali seperti dikutip dari CNBC, Minggu (27/1).

Pada Sabtu kemarin (26/1), dia mengatakan negaranya memutuskan membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$ 20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co (CCCC).

Menurutnya biaya proyek kereta api tersebut terlalu besar. Ditambah, bunga atas proyek itu sendiri mencapai setengah miliar ringgit atau US$ 120 juta per tahun.

"Kami tidak sanggup menanggung ini, jadi proyek ini harus dihentikan tanpa memengaruhi hubungan baik kami dengan China," jelasnya.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Agustus 2018 pernah mengatakan, Malaysia memang berencana untuk membatalkan proyek kereta api tersebut. Namun saat itu masih dalam negosiasi dengan CCCC.

Seperti diberitakan detikFinance pada Agustus 2018 yang mengutip reuters, keputusan tersebut disampaikan Mahathir dalam lawatan 5 harinya di negeri tirai bambu. Dia mengatakan, proyek bakal ditunda hingga Malaysia benar-benar mampu. Kini Malaysia mantap untuk membatalkan proyek tersebut. (zlf/detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Malaysia
 
Malaysia Batalkan Proyek Kereta Rp 290 T dari Utang China
 
Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
 
Pejabat Malaysia Klaim 'Proyek Cuci Uang' Mantan PM Najib Razak Melibatkan Cina
 
Ratusan Jam, Tas dan Ribuan Perhiasaan Triliunan Rupiah Disita dari Rumah Mantan PM Malaysia
 
Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Atasi Pandemi Covid-19, Mulyanto Minta Pemerintah Kurangi 'Gimmick'
Hergun: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
Ditunjuk Jadi Kapolres Katingan, AKBP Paulus Sonny: Mohon Doanya
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya
Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?
AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]