JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Majelis hakim yang dipimpin Hakim Tjokorda Rai Suamba menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) yang diajukan kuasa hukum mantan Direktur PLN Eddie Widiono Suwondo. Keberatan yang diajukannya itu dinilai telah memasuki pokok perkara. Sebaliknya, majelis menerima seluruh dakwaan yang diajukan penuntut umum.
Dengan putusan tersebut, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum atas nama Eddie Widiono Suwondo dapat digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp 46,1 miliar.
“Majelis hakim menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Eddie Widiono Suwondo tidak bisa diterima. Selanjutnya, perkara ini dapat diteruskan dengan pemeriksaan materi perkara,” kata hakim ketua Tjokorda mengutip putusan sela yang disampaikan majelis dalam persidangan perkara itu di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/9).
Hakim ketua Tjokorda pun memerintahkan JPU untuk menyiapkan saksi-saksi yang akan diperiksa dalam persidangan lanjutan yang memasuki pemeriksaan materi. Penuntut umum pun menyanggupi dan akan menyiapkan lima saksi untuk diperiksa keterangannya di hadapan mejalis hakim. Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (20/9) pekan depan.
Sementara atas Saat ditemui seusai persidangan, Eddie Widiono Suwondo tampak kecewa dengan penolakan keberatan yang disampaikan kuasa hukumnya. Namun, ia berharap masih diberi kesempatan untuk membuktikan kasusnya di persidangan. "Mudah-mudahan kami diberi kesempatan cukup dalam pembuktian untuk membuktikan dakwaan tersebut," ujar Eddie.
Sebelumnya, dalam dakwaannya menyebutkan terdakwa Eddie Widiono terlibat dalam kasus dugaan korupsi outsourcing Roll Out Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang yang merugikan negara Rp 46,1 miliar. Dalam perkara ini, sejumlah pejabat PLN juga telah diadili dan divonis bersalah serta dihukum pidana badan, membayar denda dan diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya.(mic/spr)
|
