Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Omnibus Law
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
2020-02-19 09:58:02

Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - PKS menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md berbahaya saat menganggap kesalahan teknis dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) itu hal biasa. Menurut PKS, salah ketik di Pasal 170 RUU Cipta Kerja menunjukkan kecerobohan di internal tim pemerintah.

"Anggapan biasa dan bisa diperbaiki bahaya. Karena sudah jadi naskah resmi pemerintah yang diajukan publik bisa menilai betapa cerobohnya tim pemerintah. Kesalahan pada level UU sangat berbahaya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Selasa (18/2).

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng mengatakan, PKS sejak awal sudah menyarankan agar pembahasan Omnibus Law tidak menghapus pasal yang sudah ada. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk betul-betul mengawal pembahasan Omnibus Law.

"Sejak awal kami menyarankan mazhab pembahasan Omnibus Law tidak menghapus UU asal. Tapi cuma mengumpulkan dan merivisi pasal-pasal bermasalah dengan UU asal tetap berlaku hingga tidak ada kekosongan hukum," katanya.

Perkara salah ketik ini, tidak hanya kejadian sekali. Ketika revisi UU 30/2002 tentang KPK juga mengandung kesalahan teknis dalam pengetikan sebelum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan terulangnya kesalahan serupa, Mardani menilai tim pemerintah tidak belajar dari kesalahan awal.

"Sangat tidak belajar," singkat Mardani.

Sebelumnya, dalam konteks RUU, Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi. Pasal yang salah ketik tersebut, kata Mahfud, akan diperbaiki bersama dalam pembahasan di DPR.

Ia menambahkan, masyarakat juga bisa terus mengawasi proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law ini.

"Ya gatenya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu aja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

"Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR dan memantau naskahnya. Oleh karena rakyat diberi kesempatan maka rakyat bisa tahu dan seperti anda tahu diberi kesempatan untuk tahu dan memperbaiki," tambah dia.(idn/fai/detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Omnibus Law
 
Menteri ATR Soal Omnibus Law: Diharapkan Mengundang Banyak Investor
 
Rocky Gerung: Pesan Omnibus Law Hanya 2, Tekan Upah Buruh dan Rusak Lingkungan
 
Puluhan Ribu Buruh Banten Aksi Tolak RUU Omnibus Law, Berikut Jalan yang Lumpuh Total
 
3 Konfederasi Buruh Hidupkan Kembali MPBI Bersatu Tolak RUU Omnibus Law
 
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19
Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan
Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020
Ditlantas Polda Metro Pastikan Sidang dan Pengembalian Berkas Tilang Tetap Berjalan Selama Darurat Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita
Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia
Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19
Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'
Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]