Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
MUI
MUI: Umat Islam Haram Menaati Pemimpin yang Menentang Agama
Saturday 06 Jun 2015 14:48:57

Diskusi Publik Pra Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia Ke-5, di Kantor MUI Pusat Jakarta, Kamis (4/6).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa calon pemimpin tidak boleh berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama.

“Jadi jika pemimpin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka haram kepada umat Islam untuk taat kepada pemimpin tersebut,” kata Kyai Ma’ruf saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Pra Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia Ke-5, di Kantor MUI Pusat Jakarta, Kamis (4/6) lalu.

Dia lantas mencontohkan tindakan bertentangan dengan agama antara lain melegalkan minuman keras, perjudian dan perzinaan atau prostitusi.

Dalam acara bertajuk “Janji Pemimpin dalam Perspektif Fikih dan Konstitusi” itu Kyai Ma’ruf menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah.

Janji pemimpin kepada rakyat akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam Ijtima’ Ulama ke-5 di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal. Acara yang akan dihadiri ulama fatwa dari seluruh Indonesia itu akan berlangsung mulai tanggal 7-10 Juni mendatang.

Topik janji pemimpin tersebut masuk dalam salah satu tema yang akan dibahas di Ijtima Ulama yaitu masalah kebangsaan (Asasiyah Wathaniyyah). Dua tema lain yang digodog di acara tersebut adalah masalah fikih (Fiqhiyyah Mu’ashirah), dan masalah perundang-undangan (Qanuniyyah).(kiblat.net/bh/sya)


 
Berita Terkait MUI
 
• Kecam Aksi Penembakan Di Kantor MUI, Fadel Muhammad: Waspada Upaya Pemecah Belah Bangsa
 
• MUI Pusat Ditembaki OTK, Polisi: Pelaku Sudah Meninggal Dunia
 
• Wapres Ma'aruf Amin Buka Multaqo, FGD dan Rakornas LSBPI MUI
 
• LSBPI MUI Gelar Multaqo, FGD dan Rakornas
 
• Ahmad Basarah: Polemik Pembubaran MUI Sebaiknya Dihentikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]