Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
2019-06-23 04:19:05

Ilustrasi. Saksi dari Paslon 02, Hairul Anas Suaidi di sidang MK.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan instruksi kecurangan kubu Jokowi-Maruf yang diungkap saksi Prabowo-Sandi, Hairul Anas Suaidi di sidang MK mendapat perhatian serius oleh para petinggi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi 02.

Pertanyaan besar mencuat dari Presiden PKS, Sohibul Iman terkait dengan materi kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi 01 jelang Pilpres 2019 lalu.

"Jika kecurangan dianggap sah dalam demokrasi, lalu dibumbui terasi eh narasi bahwa kontestasi demokrasi itu perang total, juga digurihkan dengan tuduhan bahwa lawannya itu radikal, ekstrim, antibhineka, dan prokhilafah, kira-kira demokrasi apa yang sedang dibangun?" tanyanya dalam akun Twitter pribadi Jumat (21/6) lalu.

Dalam kesaksian di depan Majelis Hakim MK, Hairul bahkan menyebut materi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi banyak dibumbui dengan diksi antibhineka dan khilafah yang selama ini kerap dituduhkan kepada kubu 02.

Merespon hal ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai hal ini menjadi dasar penting bagi MK dalam memutus perkara sengeta Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.

Menurut HNW, sapaan Hidayat, MK harus memegang teguh kebenaran dan mengoreksi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Maka agar demokrasi tak dijadikan justifikasi untuk 'democrazy', sudah seharusnya MK mengkoreksi kecurangan dan mendukung perjuangan untuk pengarusutamaan/kemenangan kebenaran," tegas Hidayat di akun Twitternya, Sabtu (22/6).(dt/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Langkah Kuda Hitam Mega
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]