Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
2019-06-23 04:19:05

Ilustrasi. Saksi dari Paslon 02, Hairul Anas Suaidi di sidang MK.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan instruksi kecurangan kubu Jokowi-Maruf yang diungkap saksi Prabowo-Sandi, Hairul Anas Suaidi di sidang MK mendapat perhatian serius oleh para petinggi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi 02.

Pertanyaan besar mencuat dari Presiden PKS, Sohibul Iman terkait dengan materi kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi 01 jelang Pilpres 2019 lalu.

"Jika kecurangan dianggap sah dalam demokrasi, lalu dibumbui terasi eh narasi bahwa kontestasi demokrasi itu perang total, juga digurihkan dengan tuduhan bahwa lawannya itu radikal, ekstrim, antibhineka, dan prokhilafah, kira-kira demokrasi apa yang sedang dibangun?" tanyanya dalam akun Twitter pribadi Jumat (21/6) lalu.

Dalam kesaksian di depan Majelis Hakim MK, Hairul bahkan menyebut materi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi banyak dibumbui dengan diksi antibhineka dan khilafah yang selama ini kerap dituduhkan kepada kubu 02.

Merespon hal ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai hal ini menjadi dasar penting bagi MK dalam memutus perkara sengeta Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.

Menurut HNW, sapaan Hidayat, MK harus memegang teguh kebenaran dan mengoreksi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Maka agar demokrasi tak dijadikan justifikasi untuk 'democrazy', sudah seharusnya MK mengkoreksi kecurangan dan mendukung perjuangan untuk pengarusutamaan/kemenangan kebenaran," tegas Hidayat di akun Twitternya, Sabtu (22/6).(dt/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
PA 212: Kami Tak Lagi Bersama Prabowo, Kami Masih Terus Berjuang
Sandiaga Uno Tegaskan Jadi Oposisi: Kita Harus Berani Telan Pil Pahit
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]