KATHMANDU (BeritaHUKUM.com) – Sebanyak 24 unit mobil mewah yang digunakan para mantan pejabat Nepal, dikembalikan kepada negara. Hal ini menyusul perintah Mahkamah Agung yang melarang fasiltias pejabat digunakan, setelah masa bakti mereka berakhir.
Dalam keputusan yang dikeluarkan awal Desember 2011 lalu, MA Nepal menyatakan bahwa keputusan kabinet untuk menyediakan bahan bakar dan sewa untuk pejabat tinggi adalah menyalahi hukum. Pengadilan memerintahkan pemerintah menarik berbagai fasiltias untu mantan menteri, termasuk mantan kepala negara.
Raja Gyanendra termasuk di antara sejumlah pejabat tinggi yang ikut terkena dampak perintah pengadilan. Mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal, Madhav Kumar Nepal, Pushpa Kamal Dahal, dan Lokendra Bahadur Chand telah mengembalikan mobil-mobil dinas mereka.
Kendaraan mewah itu, termasuk Toyota Land Cruiser Prado dan Mitsubishi Pajero. Sedangkan mobil yang digunakan mantan Raja Gyanendra adalah Mercedes Benz. PM Baburam Bhattarai memilih mobil murah Mustang buatan dalam negeri
Menteri Dalam Negeri Sushil Jung Bahadur Rana menyatakan bahwa para pemerintah Nepal gagal menyiapkan rancangan darurat untuk penyerahan mobil-mobil mewah itu kepada negara. “Mobil-mobil itu tidak boleh digunakan, karena belum ada UU berisi ketetapan penggunaan fasilitas negara,” ujarnya, seperti dilaporkan BBC, Kamis (26/1).
Ditambahkan Rana, pemerintah memahami kemungkinan kerusakan kendaraan mewah itu, karena tidak digunakan dan tidak dirawat." "Itulah sebabnya mengapa kami menyusun UU berisi ketetapan fasilitas untuk pejabat tinggi," katanya.
Mobil-mobil yang dikembalikan itu, termasuk milik mantan Raja Gyanendra—yang digulingkan tahun 2008, setelah monarki dihapus. Selain itu, juga beberapa mobil yang diudgnakan mantan perdana menteri dan menteri. Mobil-mobil mewah itu, kini diparkir di garasi-garasi Kementerian Dalam Negeri dan kantor Perdana Menteri Nepal.(sya)
|
