Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 

MA Inggris Bahas Ekstradisi Pendiri Situs Wilileaks
Thursday 02 Feb 2012 01:57:25

Assange berkali-kali menuding tuduhan terhadap dirinya dilandasi motif politik (Foto: BBC.co.uk)
LONDON (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung Inggris menjadwalkan segera membahas permohonan gugatan yang diajukan pendiri situs pembocor rahasia Wikileaks, Julian Assange. Ia sebelumnya keberatan atas perintah ekstradisinya ke Swedia.

Mahkamah tertinggi di Inggris ini akan mendengarkan sebuah panel yang terdiri dari tujuh hakim agung untuk mendengar argumen dari kubu Assange. Pasalnya, kubu Assange beralasan bahwa kasus ini menimbulkan kepentingan besar bagi public, karena isu yang dimunculkan kasusnya itu.

Seorang juru bicara MA Inggris mengatakan bahwa isu dalam aksus ini berkisar pada persoalan apakah seorang jaksa memililki otoritas yudisial (untuk menentukan ekstradisi seperti dalam kasus Assange) atau tidak. Sesi pembahasan akan berlangsung dua hari dan putusannya kemungkinan akan dirahasiakan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Inggris merestui perintah ekstradisi yang ditujukan atasnya, yang menurut kubu Assange tindakan melawan hukum. Pada Desember lalu, dua hakim, yakni Sir John Thomas dan Hakim Justice Ouseley, memutuskan gugatan Assange terkait UU Ekstradisi di Inggris merupakan bagian dari kepentingan publik, sehingga diizinkan mengajukan gugatannya kepada MA untuk mendapatkan putusan final di Inggris.

Assange diburu aparat kejaksaan Swedia untuk diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran seks yang berkali-kali dibantahnya. Assange dituding memperkosa seorang perempuan serta "menganiaya dan memaksa secara seksual seorang perempuan lain di Stockholm pada bulan Agustus 2010.

Warga kelahiran Australia berusia 40 tahun ini, sampai kini masih tinggal di Inggris dengan syarat membayar uang jaminan. Dia pun mengklaim bahwa tudingan pelanggaran yang diajukan padanya semata-mata dilandasi oleh sikap politik pemerintah yang menentang aksi Wikileaks.

Sebagaimana diketahui bahwa situs Wikileaks sebelumnya baru mempublikasikan setumpuk material diplomatik yang dibocorkan yang akhirnya mempermalukan sejumlah penguasa pemerintahan. Bahkan, sejumlah pejabat pemerintahan harus berkali-kali membantah bocoran berita dari situs tersebut. (bbc/sya)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]