Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Lima Pesan Muhammadiyah untuk Jokowi
2018-08-25 14:41:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (23/8) menerima kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta beberapa Menteri Kabinet Kerja di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat.

Disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kunjungan Presiden ke PP Muhammadiyah, pertama dalam rangka penyerahan hewan qurban, kedua Presiden ingin bersilaturahim dan berdialog langsung dengan Ketua Umum dan Anggota PP Muhammadiyah mengenai isu-isu aktual dan strategis tentang kebangsaan.

"PP Muhammadiyah menyambut dengan baik kunjungan tersebut dan berdiskusi mengenai beberapa hal," terang Haedar.

Pertama, mengenai penanganan musibah gempa Lombok. PP Muhammadiyah meminta Pemeritah agar lebih terkoordinasi dan tertangani secara seksama, meskipun statusnya bukan bencana nasional.

Kedua, tentang pengentasan kemiskinan dan pemecahan kesenjangan sosial. Agar UMKM dan rakyat kecil makin mudah aksesnya pada modal dan pengembangan usaha. Kebijakan ekonomi berkeadilan sosial penting menjadi kebijakan utama dan menjadi perhatian sangat khusus.

Ketiga, masalah kebijakan kesehatan dan BPJS agar lebih memproleh perhatian Presiden.

"Muhammadiyah dengan program 1000 klinik terus berusaha membaantu masyarakat sampai ke daerah terjauh, terluar, dan terdepan," jelas Haedar.

Keempat, perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia agar menjadi utama untuk membangun keunggulan bangsa.

Kelima, pemerintah bersama kekuatan nasional termasuk ormas keagamaan memelihara iklim kondusif pada tahun politik 2019 agar rakyat tetap damai dan bersatu. Disampaikan proses menuju Pilpres dan Pileg 2019 memang lama sampai sekitar delapan bulan, ke depan perlu lebih dipersingkat agar perhatian bangsa tidak semata pada kontestasi politik.

"Alhamdulillah dialog berjalan lancar dan hangat. Presiden juga mengapresiasi masukan-masukan Muhammadiyah. Termasuk dalam penanganan bencana gempa Lombok dengan mengeluarkan Inpres agar lebih terkoordinasi dengan baik, fokus, dan penanggulangan yang efektif, termasuk untuk rehabilitasi ke depannya," tutur Haedar.

Selain dengan PP Muhammadiyah Presiden juga sempat berdialog dengan keluarga besar Muhammadiyah, termasuk dari Majelis, Lembaga, amal usaha, dan angkatan muda Muhammadiyah (AMM) . Disampaikan pula perhatian dan penghargaan Presiden terhadap Muhammadiyah yang terus bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah pembinaan umat untuk kemajuan bangsa.(adam/affandi/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Muhammadiyah
10 Sifat Kepribadian Muhammadiyah Harus Menjadi Moderasi di Dunia Medsos
Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Kader Muhammadiyah Harus Memiliki Etos Kerja yang Tinggi
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]