Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Aceh
Lembaga Banser Rakyat (BRA) Ajak Perangi Mafia Politik Aceh
Thursday 21 Nov 2013 13:43:56

Logo Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Banser Rakyat Aceh (BRA..(Foto: Ist)
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Banser Rakyat Aceh (BRA), Efendi Alias Coboy, memperingatkan Pemerintahan Aceh dibawah pimpinan Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir), untuk menghilangkan ke Zaliman di Bumi Serambi Mekkah.

Banser Rakyat Aceh sebuah Lembaga milik mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), saat ini memiliki cabang di 17 kabupaten/kota di Aceh. Dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi penolakan terhadap Malek Mahmud sebagai Wali Naggroe (WN) Aceh, dan kami juga sudah muak dengan kepemimpinan pemerintah Zikir, yang hanya sibuk memikirkan Malek Mahmud sebagai Wali Nangroe, dan Bulan Bintang sebagai Bendera provinsi. Padahal itu semua tidak prorakyat, yang akan menimbulkan konflik baru di Aceh.

Hal tersebut di sampaikan Cowboy melaui siaran persnya yang di terima awak media ini, Kamis (21/11), "Untuk menghilangkan kezaliman di Aceh kami dari Banser Rakyat Aceh (BRA), pada (28/11) akan turun ke jalan untuk melakukan aksi penolakan terhadap Malek Mahmud, dan bendera Bulan Bintang, sebagai bendera provinsi Aceh, serta menuntut janji mereka (Pemerintah Aceh-Red) pada masyarakat Aceh, pada saat melakukan kompanye pilkada Aceh beberapa waktu lalu".

Atas nama rakyat, demi rakyat, kami mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang Dulu Ikut berjuang memanggul senjata demi kemakruran rakyat Aceh, "akan bergabung bersama elemen Masyarakat dan Lembaga lainnya pada tanggal (28/11) mendatang, untuk menyelamatkan Aceh, khususnya aspek ekonomi, rakyat semakin hancur dan menderita, dari tangan tangan kelompok mafia Politik Aceh, dalam berbagai aspek kehidupan, saat ini yang damai hanya kelompok Zikir (Malek Mahmud –cs), sedangkan yang lain sengsara,” ujar Cowboy.

"Setelah 8 Tahun lebih, perdamaian RI degan GAM, namun perdamaian tersebut belum di rasakan masyarakat Aceh, yang damai hanya kelompok Malek Mahmud sedangkan yang lain sengsara, perluh kita ketahui bahwa Aceh ini, bukan milik kelompok Malek Mahmud -cs, Aceh ini milik kita semua, Puluhan tahun Aceh di landa konflik, yang menyisakan anak yatim dan janda, serta hancur semua sektor kehidupan rakyat, yang ambil keuntungan dari perang (komflik) tersebut hanya Malek Mahmud,” ujarnya lagi.

"Setelah Aceh di pimpin pemerintahan Zikir, semua sektor hancur berantakan, maka kami atas nama mantan kombatan GAM, yang bernaung di Lembaga Banser Rakyat Aceh (BRA), menyatakan rakyat Aceh hari ini membutuhkan pemimpin sejati yang bisa mengayomi masyarakat susah, dengan
program programnya yang pro rakyat. Sebagaimana kita ketahui masyarakat korban
konflik Aceh, antara GAM dan RI para korban konflik banyak yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan keadaan ini dinikmati oleh kelompok kelompok tertentu saja".

“Jika pemerintah Zikir tidak mampu menjadi pemimpin sejati dan tidak sanggup melayani masyarakat dengan baik, lebih baik “mundur” saja, karena jabatan itu adalah amanah bukan sebagai memperkaya diri, keluarga dan kelompok Malek Mahmud-cs".

Koboy juga mengajak rakyat aceh untuk mendukung dan mengikuti Revolusi, yang di gerakkan pada, Kamis (28/11) mendatang. "Dan Kami juga menghimbau, kepada masyarakat Aceh untuk turun ke jalan bersama sama, mari kita tunjukan bahwa Aceh masih milik Rakyat, bukan milik Malek Mahmud -Cs dan kawan kawannya,” pungkas Cowboy.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Aceh
 
Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]