Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III DPR
Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran
2018-02-14 10:55:26

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i,(Foto: arief/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.

"Saya yakin, Polisi mampu mengungkap dan mengusut kasus ini. Sesuai UU No.2 Tahun 2002, tugas polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat," tandas Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i di Jakarta, Senin (12/2) sore.

Terkait kasus penganiayaan yang menimpa pastur di Gereja St Lidwina Sleman, Anggota Dewan bidang hukum itu menilai, insiden ini hanya reaksi, bukan kejahatan masyarakat. "Itu hanya reaksi dari ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan dan memperlakukan orang apa yang seharusnya," tukasnya.

Menurut politisi Fraksi Gerindra yang akrab dipanggil Romo ini, kalau ada perlakuan tidak sama, tidak adil, pilih kasih dan tebang pilih, menjadi saham terbesar pemerintah akan munculnya paham-paham radikal dan paham intoleransi. "Itu justru bukan kejahatan kreasi masyarakat, tapi karena ketidakmampuan pemerintah menyejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh, Romo menyatakan sangat prihatin atas nasib pemuka-pemuka agama yang hidupnya diabdikan untuk penguatan nilai-nilai luhur bangsa dan penguatan moral dan peradaban, namun bantuan pemerintah terhadap pemuka-pemuka agama apalagi pengembangan keilmuan dan kemampuan untuk jaringan amat minim.

Pemerintah, sebut Romo, sama sekali tidak andil lahirnya seorang tokoh agama, padahal mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan moralitas dan peradaban bangsa yang memang mayoritas beragama Islam.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, belakangan sudah terjadi peningkatan eskalasi, tidak lagi kiriminalisasi terhadap tokoh agama, melainkan kekerasan dalam bentuk fisik, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh. Pelakunya lolos dari sanksi, maka kini dibuat modus baru.

"Bahwa pelakunya sakit jiwa atau orang gila, tapi sistemik yang dikejar hanya ulama atau ustad kiai. Jadi gilanya membunuh kiai, gila menyakiti ulama, gila untuk menyiksa tokoh agama. Ini modus sudah lama dipakai, seperti kejadian di Sumatera Utara, masjid dibakar dan setiap pernyataan yang muncul, pelakunya orang gila. Jadi hanya orang gila yang mau membakar masjid. Itu menjadi pelindung untuk tidak mendapat hukuman. Ini sangat memprihatinkan," tambah anggota DPR dari Dapil Sumut ini.(mp/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Komisi III DPR
 
Legislator Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat
 
Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi
 
Keanggotaan Komisi III DPR RI Ditetapkan
 
Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
 
Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan
Syarifuddin Sebut OTT Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA
Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?
Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat
Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000
Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T
HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah di Tahun 2023
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]