Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Lapangan Kerja
Legislator Tagih Pemerintah Janji 10 Juta Lapangan Pekerjaan
2017-01-11 05:56:39

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf.(Foto: kresno/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui forum rapat paripurna yang digelar hari Selasa, (10/1) menyampaikan beberapa hal yang amat genting bagi stabilitas Indonesia pada tahun 2017 yaitu beban hidup rakyat yang semakin berat.

Dede mangungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tapi realitanya tidak sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 juta orang.

"Melalui forum terhormat ini DPR harus mengingatkan pemerintah bahwa janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan merupakan prioritas yang sangat penting. Karena pengangguran menyebabkan kemiskiban, instabilitas kemanan, rentannya gesekan horizontal di masyarakat," katanya saat rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Legislator partai Demokrat ini mengatakan jutaan orang yang menganggur jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menyebarkan berbagai hoax di media sosial.

"Orang yang menganggur adalah orang yang lapar, mereka mudah termakan oleh berbagai hoax. Maka percuma jika pemerintah gencar memerangi hoax tapi tidak gencar menyelesaikan pengangguran," ungkapnya.

Dede juga menyampaikan terkait merebaknya berbagai temuan Tenaga Kerja Asinga (TKA) yang berpaspor sebagai turis dan membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan kuatir semakin sulit mendapat pekerjaan.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah membentuk Satgas sebagaimana rekomendasi Panja yang dibentuk Komisi IX DPR , namun perlu juga pahami bersama bahwa persoalan mendasar dari keresahan rakyat saat ini adalah masih sulitnya mendapatkan pekerjaan," ia mengingatkan.

Menurut data BPS 2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang begitu pula yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang. Artinya, lanjut Dede, sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini kondisi bahaya karena semestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor tersebut

Mantan Wakil Ketua Geburnur Jawa Barat juga ini juga menyoroti fenomena yang dinilainya mengkhawatirkan yaitu makin banyaknya sarjana yang menganggur. BPS menyebutkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Akibatnya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir transportasi online demi menyambung hidup.

Persoalan utama adalah karena pemerintah belum mampu menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagaimana yang pernah dijanjikan.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain. Jika pemerintah tidak bisa segera menepati janji 10 juga lapangan sangat dikuatirkan akan memicu gejolak masyarakat karena mereka tidak menjadi tuan di negaranya sendiri," ungkapnya

Pimpinan Komisi IX ini meminta agar persoalan TKA ilegal tidak dianggap sepele karena jika tidak ditangani secara serius maka lapangan pekerjaan akan direbut oleh pekerja asing sehingga rakyat kita yang menganggur dan semakin tersisih," pungkasnya.(rnm,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Lapangan Kerja
Sandiaga Janji Ciptakan 15 Juta Lapangan Kerja Baru
Legislator Tagih Pemerintah Janji 10 Juta Lapangan Pekerjaan
Bentrok Ormas karena Minimnya Lapangan Kerja
ICRA 2013: Perkuat Wirausaha Lokal untuk Meningkatkan Lapangan Pekerjaan
Lapangan Pekerjaan dan Sejumlah Isu Penting Diusulkan Jadi Agenda Panel Tingkat Tinggi PBB di Bali
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]