Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Basarnas
Legislator Prihatin Pengurangan Anggaran Basarnas
2019-08-29 15:45:11

Ilustrasi. Tim Basarnas.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Sukartono prihatin dengan pengurangan anggaran yang dialami oleh Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan) yang merupakan poros terdepan dalam upaya penyelamatan. Anggaran terbesar yang dikurangi di Basarnas adalah biaya operasional pertolongan dan penyelamatan.

"Saya prihatin dengan pemotongan anggaran yang dialami Basarnas yang merupakan poros depan penyelamatan. Kalau BNPB (Badan Nasional Penganggulangan Bencana) itu penanggulangan setelah terjadi bencana, sementara pertolongan pertama ada di Basarnas. Namanya pertolongan pertama, penyelamatan, yatidak boleh dikurangi," ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala Basarnas, BMKG, dan BPWS di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (27/8).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan kekecewaannya dengan menegaskan bahwa mengurangi anggaran Basarnas ini merupakan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak punya peri kemanusiaan. "Dan dia harus bertanggung jawab apabila bapak-bapak di Basarnas tidak bisa melakukan suatu pertolongan yang menyebabkan nyawa publik hilang. Itu bukan tanggung jawab bapak, tapi tanggung jawab yang mengurangi anggaran," tegasnya.

Anggaran terbesar yang dikurangi oleh Menteri Keuangan adalah anggaran biaya operasional pertolongan dan penyelamatan. Bagi Bambang untuk nyawa publik tidak ada kata-kata toleransi pengurangan anggaran. Oleh karenanya, di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pihaknya akan menyuarakan keprihatinannya, sekaligus memperjuangkan agar pemotongan anggaran terhadap Basarnas dibatalkan.

Tidak hanya itu, Politisi dari fraksi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi penyerapan anggaran Basarnas di tahun 2019 ini yang terbilang sudah baik, yakni di atas 50 persen, serta kordinasi yang baik dengan berbagai pihak saat penyelematan bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia, serta saat kecelakaan pesawat Lion Air beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Ketua Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito melaporkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, Basarnas telah mengusulkan Pagu Kebutuhan sebesar Rp 4,65 triliun untuk tiga program, salah satunya Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan. Dari jumlah tersebut terdapat potensi kekurangan anggaran (backlog) sebesar Rp 2,4 triliun. Kemudian pada program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan diusulkan sebesar Rp 3,57 triliun dan mendapat backlog sebesar Rp 2,07 triliun rupiah.(ayu/es/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Basarnas
Anggaran Basarnas Dipotong, Nyawa Publik Dikorbankan
Legislator Prihatin Pengurangan Anggaran Basarnas
Komisi V Apresiasi Kerja Keras Basarnas
Kabasarnas: Jurnalist Harus Safety Saat Meliput!
KABASARNAS : Black Box SSJ 100 Belum ditemukan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]