JAKARTA, Berita HUKUM - Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang kurang dari Rp1 triliun untuk seluruh Indonesia dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam membina sektor koperasi dan UKM.
Pendapat tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno setelah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop UKM dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9).
"Pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ini, tidak terwujud dalam politik anggaran," tegas politisi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Menurut Teguh, pihaknya merasa prihatin dan berkomitmen untuk terus mengingatkan pemerintah, serta mengingatkan eksekutif, jika memang serius berpihak kepada koperasi dan UKM, harus ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk membina dan mengembangkan sektor tersebut.
"Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor koperasi, UKM termasuk pengembangan wirausaha muda, setidaknya membutuhkan anggaran diatas Rp1-2 triliun. Tetapi kenyataannya jauh di bawah itu," tukas Teguh.
Ia mengatakan bahwasanya sektor jaringan UKM mampu tetap bertahan ketika krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Bukan tidak mungkin, sektor ini pula diyakini akan kembali mampu bertahan terhadap terpaan dolar AS yang menyentuh angka Rp15.000.
"Kawan-kawan yang pada umumnya mengandalkan bahan baku lokal, relatif bisa bertahan. Tetapi sekali lagi komitmen pemerintah terhadap mereka masih setengah-setengah," pungkas legislator dapil Jawa Tengah ini.(es/sf?DPR/bh/sya)
|
