Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
UKM
Legislator Nilai Pemerintah Tidak Serius Bina Koperasi dan UKM
2018-09-06 08:34:07

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno saat di mintai keterangan usai Rapat kerja dengan Menteri Koperasi, membahas RKA 2019.(Foto: Runi/Rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang kurang dari Rp1 triliun untuk seluruh Indonesia dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam membina sektor koperasi dan UKM.

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno setelah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop UKM dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9).

"Pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ini, tidak terwujud dalam politik anggaran," tegas politisi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Teguh, pihaknya merasa prihatin dan berkomitmen untuk terus mengingatkan pemerintah, serta mengingatkan eksekutif, jika memang serius berpihak kepada koperasi dan UKM, harus ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk membina dan mengembangkan sektor tersebut.

"Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor koperasi, UKM termasuk pengembangan wirausaha muda, setidaknya membutuhkan anggaran diatas Rp1-2 triliun. Tetapi kenyataannya jauh di bawah itu," tukas Teguh.

Ia mengatakan bahwasanya sektor jaringan UKM mampu tetap bertahan ketika krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Bukan tidak mungkin, sektor ini pula diyakini akan kembali mampu bertahan terhadap terpaan dolar AS yang menyentuh angka Rp15.000.

"Kawan-kawan yang pada umumnya mengandalkan bahan baku lokal, relatif bisa bertahan. Tetapi sekali lagi komitmen pemerintah terhadap mereka masih setengah-setengah," pungkas legislator dapil Jawa Tengah ini.(es/sf?DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait UKM
Legislator Nilai Pemerintah Tidak Serius Bina Koperasi dan UKM
KABRINDO: UKM dan IKM Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
Telkomsigma Sasar UKM Melalui Solusi 'Mobile Cloud'
Anies-Sandi Menang Cukup Telak, PAN: Saatnya DKI Jakarta Keberpihakan kepada UMKM
MSP Expo 2016 dengan 300 Pelaku UKM Unggulan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]