Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Amerika Serikat
Legislator Minta RI Waspadai AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini
2018-12-04 10:46:42

Ilustrasi. Pangkalan angkatan laut.(Foto: RT_com)
TURKI, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga angkat suara terkait dengan rencana kerja sama Amerika Serikat (AS) dan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Jerry meminta Pemerintah Indonesia mewaspadai militerisasi di kawasan Asia Pasifik seperti direncanakan AS tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjungan ke Papua Nugini, Sabtu (17/11) lalu. Mike Pence menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik. Namun, Jerry menilai, upaya AS itu perlu dikaji secara mendalam.

"Kami pikir, ini aksi yang akan mempengaruhi dan mengganggu stabilitas politik kawasan Pasifik dan di Asia Tenggara. Papua Nugini ini kan perbatasan dengan Indonesia, apapun itu secara geopolitik politik banyak mempengaruhi Indonesia," kata Jerry di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Istanbul, Turki, Jumat (30/11).

Menurut legislator Partai Golkar itu, tidak boleh dilakukan apapun di kawasan itu, termasuk demiliterisasi kawasan tersebut. Karena menurutnya, kawasan itu menjadi kawasan netral. Jika itu bisa dilakukan, akan sesuai sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan dan intervensi dari negara manapun.

"Jika ada negara yang ingin membangun pangkalan udara di negara militer di wilayah berdaulat. Maka itu bisa mengganggu negara di kawasan itu. Itu sedikit banyak mempengaruhi stabilitas politik di sekitar kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Bagi saya, sebaiknya itu dikaji kembali agar itu tak dijadikan komoditas politis," ungkap Jerry.

Untuk itu, lanjut legislator dapil Sulawesi Utara itu, pemerintah perlu melihat secara komprehensif untuk mengkaji seberapa penting dan urgennya AS melakukan itu. Karena diketahui pula, fokus AS menurutnya memang banyak di kawasan Timur Tengah.(eps/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Amerika Serikat
Penutupan Pemerintah AS: Mengapa Presiden Trump Mengalah
Berkunjung ke Perbatasan AS-Meksiko, Trump Perkeras Ancaman Soal Tembok
Legislator Minta RI Waspadai AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini
Donald Trump Minta Mahkamah Agung Larang Transgender Jadi Tentara AS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]