Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Perang Dagang AS-China
Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
2018-07-24 06:53:11

Ilustrasi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Masrifah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Masrifah memberi masukan kepada pemerintah terkait pengaruh global pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Menurutnya, hal tersebut akan banyak berimbas bagi Indonesia.

"Dari catatan kami, yang harus diwaspadai adalah mengenai perang ekonomi global. Kita tahu bahwa saat ini ada perang dagang antara Amerika dan China. Kami ingin tahu informasi strategi kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah, karena ini tidak bisa dielakkan," kata Siti dalam rapat Panja perumusan kesimpulan Banggar dengan pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Politisi PKB ini juga memberi masukan kepada Bank Indonesia. menurutnya, BI harus siaga dalam menghadapi tugasnya ke depan agar tidak terjadi lonjakan nilai tukar rupiah, sehingga menyebabkan lesunya aktivitas pasar. Ia menilai bahwa saat ini saja konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penerimaan terbesar harus turut diwaspadai.

"Saya ingin memberi masukan kepada BI, bahwa mereka harus memiliki timing kebijakan yang tepat, cermat, dan cepat. BI tidak bisa selalu berada dalam pasar di setiap waktu, oleh sebab itu BI harus memastikan jangan sampai kecepatan pelemahan rupiah melebihi kecepatan intervensi BI," jelas politisi Dapil Banten III itu.

Siti menilai sejauh ini yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran 2018 di semester I ini sudah cukup baik. Ia hanya berharap pemerintah mewaspadai lonjakan yang bisa saja terjadi di semester II, sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa menjadi pelaku aktif di pasar.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Perang Dagang AS-China
 
• Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
 
• Perang Dagang AS-China: Trump Terapkan Bea Masuk 10% Barang Impor China
 
• Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
 
• Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
 
• Perang Dagang AS-China Bisa Berlangsung Lama
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]