Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Banjir
Legislator Dorong Pemerintah Pusat Fokus Lakukan Mitigasi Bencana
2020-01-14 12:42:19

Ilustrasi. Komunitas motor club ParaElang24 saat melakukan Peduli Bencana dengan Baksos di salah satu Posko Bencana di Lebakgedong, Banten pada Sabtu (12/1).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Pusat didorong untuk lebih fokus dalam melakukan mitigasi bencana. Sebab, berkaca dari peristiwa banjir yang menimpa sejumlah daerah seperti Jabodetabek dan Banten yang lalu, Pemerintah Pusat dinilai hanya terlalu gencar sebatas melakukan pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjadinya bencana sebagai bagian dari solusi penanganan bencana.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu memiliki dana alokasi khusus terkait bencana mitigasi bencana yang banyak dialokasikan ke daerah. Demikian dipaparkan Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat diwawancarai Parlementaria sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

"Seperti dalam peristiwa banjir yang masih saja melanda di berbagai daerah terutama wilayah Jabodetabek dan Banten beberapa waktu lalu, Pemerintah seolah lupa bahwa penanganan bencana terbaik adalah dengan fokus kepada mitigasi bencana, jangan sebatas terlalu fokus dengan penanganan pasca bencana," ujar Irwan.

Karena, sambung Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, bagaimanapun Pemerintah Daerah yang lebih mempunyai wilayah dan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa meminimalisir dampak maupun meminimalisir potensi bencana. Sehingga jangan sampai, tutur Irwan, dana alokasi hanya terpusat di Pemerintah Pusat.

"Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita ini harus banyak dialokasikan untuk program-program mitigasi bencana. Termasuk, kajian-kajian meminimalisir dampak bencana," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan ke depannya infrastruktur harus dibangun sebaik mungkin. Jangan sampai, kata Irwan, infrastruktur yang sudah dibangun dengan dana yang luar biasa pendanaannya tersebut kemudian rusak akibat menjadi langganan bencana seperti banjir dan longsor, lalu menyebabkan Pemerintah sibuk dengan perbaikannya.

"Justru, sebelum itu dialokasikan untuk pembangunan maupun alokasi anggaran maka harus dilakukan kajian terlebih dulu seperti kajian terkait dampak lingkungan dan kajian terkait kondisi geografis itu harus betul-betul tuntas," pungkas Irwan.(pun/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Banjir
 
Aksi Demo Banjir Jakarta, Tiga Warga Pembawa Alat Peraga Dilaporkan ke Polisi
 
Demonstran Pro Anies: Jokowi Lebih Bertanggung Jawab Soal Banjir
 
Legislator Dorong Pemerintah Pusat Fokus Lakukan Mitigasi Bencana
 
Para Elang 24 Bersinergi Antar Komponen Masyarakat Peduli Banjir Bandang Lebakgedong Banten
 
Cek Hujannya, Ukur Dampaknya, Kenali Pemimpinnya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Ekploitasi dan Perdagangan Anak Dibawah Umur
Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018
Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal
Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]