Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Gas
Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
2017-12-14 10:30:03

Ilustrasi. Ribuan tabung Gas Elpiji 3 kg saat pengisian pada PT. Hulaju Alue Pineung.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelangkaan gas LPG 3 Kg yang dikenal dengan sebutan 'Si Melon' hampir disejumlah daerah, adalah kegagalan manajemen logistik nasonal.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra) Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Selasa (12/12).

Fahri mengatakan bahwa LPG itu adalah produk kebutuhan pokok masyarakat yang dipakai setiap hari, dimana jumlahnya tetap. Meningkat atau turun ada dalam statistik dan alur distribusinya jelas, suplay, demand produksi distribusi itu jelas datanya.

"Jadi apabila terjadi kelangkaan, itu kita sebut sebagai kegagalan manajemen. Nah siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan manajemen itu, kecuali pemerintah," sebut politisi dari PKS itu lagi.

Karena itu, menurut Fahri pemerintah harus memberikan penjelasan secara akurat tentang siapa yang bertanggungjawab, dan apa sebabnya terjadi kelangkaan. Penjelasan pemerintah itu perlu agar masyarakat itu mengalami ketenangan.

"Sampaikan dong kenapa itu (kelangkaan) terjadinya. Jangan dibiarkan dan lepas tangan," katanya. Sebab, masalah ini lanjut Fahri adalah persoalan penting yang bisa menyebabkan problem-problem yang meresahkan masyarakat, jika ini menjadi lebih luas dan kelangkaan itu terus berkembang.

"Ini harus segera diakhiri, segera dijawab, dan harus segera diupayakan agar kembali secara normal," pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono terkait kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg ini, rantai distribusi perlu ditelusuri, bagaimana elpiji yang menjadi kebutuhan rumah tangga ini bisa menyusut jumlahnya di pasaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diimbau segera turun tangan untuk menginvestigasi celah kemungkinan ada tindak pidana korupsi dalam distribusi elpiji ini.

Bambang Haryo Soekartono menegaskan hal tersebut dalam rilisnya, Rabu (13/12). Ia kecewa melihat realitas kelangkaan elpiji 3 kg, terutama terhadap kinerja Pertamina yang bertanggung jawab atas kelangkaan ini. Masyarakat konsumen, baik rumah tangga maupun pedagang mengeluhkan kondisi ini.

"Sudah harganya mahal, barangnya juga sulit didapat. Setelah didapat, isinya malah tidak sesuai dengan beratnya yang 3 kg. Ternyata, banyak sekali yang dimanipulasi," keluh politisi Partai Gerindra ini. KPK diimbaunya memeriksa Pertamina sebagai penyuplai elpiji 3 kg. Saat ini, kritik Bambang, Pertamina belum menunjukkan profesionalisme sepanjang dipimpin Direktur Utamanya Elia Massa Manik.

Kinerja Dirut Pertamina masih dinilai negatif oleh Bambang. Ini membuktikan bahwa penunjukkan seseorang untuk mengisi jabatan Dirut Pertamina masih dipenuhi unsur like and dislike. Penunjukan atau pemilihan Dirut Pertamina tidak dilakukan dengan profesional. Dan kelangkaan elpiji 3 kg merupakan bukti ketidakprofesionalan Direksinya. Ditambahkannya, kelangkaan ini juga menurunkan pertumbuhan ekonomi.(mh,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gas
Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji
Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
Nasib Rakyat Di Negeri Langka
Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]