Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Suap Pajak Sidoarjo
Lama Menunggu Jawaban, Pengacara Tommy Hendratno Mendatangi KPK
Monday 02 Jul 2012 19:25:39

Tommy Hendratno (kiri) dan Pengacara Tito Hananta Kusumo, baju putih garis-garis (kanan)(Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Karena belum mendapatkan jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan yang dibuatnya. Mantan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Sidoarjo Selatan, Tommy Hendratno, diwakili Pengacaranya mendatangi KPK.

“Hari ini saya menyampaikan bahwa klien kami telah menerima laporan gratifikasi dengan tanda terima dari tanggal 27 juni 2012, artinya sejak tanggal 27 juni 2012 hingga 30 hari berikutnya kami menantikan jawaban pimpinan KPK atas laporan gratifikasi tersebut,” ungkap Tito Hananta Kusumo saat datang ke kantor KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Tito menambahkan, pihaknya meminta KPK untuk segera menjawab laporan kliennya. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1, UU no. 30/2002 tentang KPK. "Sesuai dengan UU, KPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, dalam laporan gratifikasi itu disebutkan, ada gratifikasi sebesar Rp 280 juta, Rp 100 juta untuk pembayaran utang, dan Rp180 juta gratifikasi yang diberikan James Gunarjo.

Seperti diketahui, Tommy membuat laporan atas gratifikasi yang diterimanya dari Konsultan lepas, James Gunarjo.(bhc/biz)


 
Berita Terkait Kasus Suap Pajak Sidoarjo
 
• Lama Menunggu Jawaban, Pengacara Tommy Hendratno Mendatangi KPK
 
• Hary Tanoe: Sejak Tahun 2006 BHIT Bukan Pemegang Saham PT Agis
 
• Tommy Hendratno Belum Melaporkan Dapat Acaman Ke KPK?
 
• Tommy Mendapat Ancaman, Bhakti Investama Mengaku Tidak Ada Urusan
 
• Ketua KPK: Pemeriksaan KPK Ada Mekanismenya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]