Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
LSM dan OKP Harus Berkantor di Aceh Timur
Monday 10 Jun 2013 18:28:31

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un dalam menyampaikan pidatonya.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap ormas dan LSM, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaksanakan Forum Komunikasi dan Kosultasi (FORKOMKON) secara berkala dan terencana, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un dalam sambutannya pada Pembukaan Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Ormas, LSM dan OKP, Senin (10/6) mengatakan FORKOMKON merupakan wadah silaturahmi antara Pemerintah dengan kalangan pengurus ormas dan LSM. “Kegiatan ini penting dilaksanakan dan bernilai strategis untuk membangun kerjasama antara pemerintah dengan seluruh elemen infrastruktur politik di daerah ini," ujarnya.

Syahrul menambahkan, pembinaan Ormas, LSM dan OKP diarahkan pada sasarannya, untuk mendorong agar mampu memberikan semangat dan menumbuhkan motivasi pada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, untuk memantapkan kesadaran masyarakat, berbangsa dan bernegara demi menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana M Amin SH mengatakan kegiatan ini diikuti 75 peserta dari berbagai perwakilan Ormas, LSM dan OKP, dalam Wilayah Aceh Timur. Sampai dengan bulan Mei 2013 terdapat 147 LSM, 16 diantaranya sudah berakhir masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 12 Ormas dan 6 OKP dan 3 SKT-nya sudah berakhir, juga terdapat 30 Yayasan/Lembaga.

“Kami minta bagi Ormas, LSM dan OKP yang masih beralamat di Kota Langsa untuk berdomisili di Wilayah Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pembinaannya," lanjut M Amin.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Aceh
 
Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]