Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Muhammadiyah
Kunjungi PP Muhammadiyah, Mensos Ajak Kerjasama Penanggulangan Kebencanaan
2018-05-10 22:59:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Menerima kunjungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Gedung Pusat Dakhwah Muhammadiyah Jakarta, Rabu (9/5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan agar dua tokoh nasional yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam usaha kemerdekaan dan perumusan dasar negara dan kebetulan merupakan warga Muhammadiyah agar diangkat menjadi pahlawan nasional.

"Ya, kami mengusulkan agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada mendiang Allah yarham Abdul Kahar Mudzakir dan Kasman Singadimedjo," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada, Rabu (9/5).

Kahar Mudzakir adalah anggota dari Tim Sembilan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara. Sedangkan Kasman Singodimejo adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Linkai dan Ketua Komite Indonesia Pusat (KNIP), yakni sebuah lembaga yang saat ini serupa dengan MPR.

"Pada 2013 sebetulnya kami sudah mengusulkan mengenai gelar tersebut bersama Ki Bagus Hadikusumo (anggota BPUPKI dan mantan Ketum PP Muhammadiyah periode 1944-1953.) Tahun 2015 Ki Bagus mendapatkan gelar, sementara yang dua belum. Oleh karena itu kami mengusulkan kembali," imbuh Mu'ti.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Idrus Irham mengaku sudah membentuk tim yang menguji kelayakan dan hasilnya positif.

"Sudah layak. Tinggal menunggu waktu saja. Kami ke sini memang untuk menjalin silaturhami yang produktif," ungkap Idrus.

Selain pengusulan mengenai penganugerahan Pahlawan Nasional, Kementerian Sosial juga membicarakan mengenai rencana kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana dan program di panti asuhan yang dibawahi oleh Muhammadiyah.

"Karena Muhammadiyah memang memiliki sejumlah panti asuhan yang sangat banyak. Kami ingin bekerjasama dengan Kemensos untuk mensinergikan penataan dan pengelolaan. Selain itu pada masalah tanggap bencana, sebetulnya sudah ada bantuan dari Kemensos. Tetapi ke depan kami ingin dalam bentuk pelatihan para relawan untuk taruna siaga bencana, sebab setiap ada bencana di Indonesia, Kokam dan tanggap bencana dari Muhammadiyah termasuk selalu yang terdepan," pungkas Mu'ti.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Muhammadiyah
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Dihadiri Ketum, SKBM ke 24 Dipadati Puluhan Ribu Warga Muhammadiyah
Soal Integritas, Muhammadiyah Tidak Perlu Diragukan
Darahku Muhammadiyah, Jenderal !!
Haedar Sebut Tiga Etos yang Harus Dimiliki Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]