Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pilpres
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
2019-06-19 07:08:27

Ilustrasi. Tampak suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.(Foto: Istimewa)
Oleh: Natalius Pigai

NEGARA INDONESIA adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Isha Mahendra dan kawan-kawan yang memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas Perkara dari pasangan 02 adalah terang benderang meyakinkan kita untuk menyatakan bahwa mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada orde baru dimana hukum dipermainkan, Hakim hanya berpegang Palu legittimassi kejahatan penguasa.

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Kubu 01 seharusnya menjunjung tinggi hukum justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Kubu 01 tidak hanya meneghina lembaga peradilan tetapi merendahkan harga diri, wibawa dan Martabat para hakim yang mulia. Kehormatan Hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia.

Seharusnya Pengacara Kubu 01 paham bahwa sidang pilpres ini sensitif sehingga pemaksaan kepada Majelis Hakim agar ambil keputusan soal perbaikan berkas selain bisa dikategorikan penghinaan juga secara implisit mengandung kekerasan verbal kepada Hakim. Bahkan cenderung membangun framing seakan-akan Hakim berat ke pasangan 01. Padagal secara tersirat mau menyatakan bahwa mereka belum siap mwnghadapi gugatan.

Penghinaan terhadap Hakim dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pengacara Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum. Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana Orde Baru; hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa Penguasa dan orang-orang berkuasa. Hal tersebut berarti demokrasipun terancam dengan pembangkangan hukum. Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum.

Sandiwara yang diperlihatkan oleh Penagacara 01 di depan public dan disaksikan rakyat Indonesia patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan dan pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan. Artinya akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian. Ada potessi Masyarakat yang terorganisir dapat melakukan pembangkangan sipil (civil disobidience), yaitu sebuah pembangkangan kepada pemerintah (yudikatif) yang biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum untuk mengubah kebijakan ataupun peraturan yang tidak adil.

Kami berharap Hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya Negara (quardian of nations state).

Penulis Adalah Tokoh Aktivis Kemanusiaan.(bh/mnd)


Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]