Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kasus Dana APBD
Korupsi Dana APBD, Kejari Tahan Pejabat Pemkab Kediri
Thursday 04 Aug 2011 16:20:04

Ilustrasi
KEDIRI-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri mengambil langkah tegas terhadap Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Pemkab Kediri, Laudi dan bendaharanya, Nurahayu yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana APBD 2011 senilai Rp 600 juta. Mereka langsung digiring ke ke Lapas kelas II A Kediri, Kamis (4/8).

Kajari Kabupaten Kediri Nasril mengatakan, penetapan tersangka sekaligus penahanan dilakukan karena keduanya sudah cukup bukti terindikasi menggelapkan dana APBD tersebut. "Sedikitnya tujuh orang telah kami periksa untuk mendalami kasus ini," ujar Nasril.

Sedangkan, pos anggaran yang diselewengkan di antaranya bantuan untuk organisasi masyarakat pada 2010 di daerah ini. Dari hasil penyelidikan, diketahui dana bantuan ormas yang seharusnya diberikan kepada lembaga bersangkutan diserahkan Nurahayu selaku bendahara kepada Laudi. "Dan indikasi yang didapatkan dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Nasril.

Namun, pihak kejaksaan hingga kini mencari kemungkinan ada pihak lain yang terlibat, mulai kepala Bakesbangpolismas selaku penanggung jawab hingga para kepala bidang lainnya. Kasus ini mencuat setelah sejumlah LSM dan ormas mempertanyakan tidak keluarnya bantuan yang biasa diterima ormas pada tahun-tahun sebelumnya. (mic/biz)


 
Berita Terkait Kasus Dana APBD
 
ETOS Institute Layangkan Surat Resmi Dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Raja Ampat ke KPK
 
Bareskrim Menangkap Mantan Gubernur Malut Thaib Armayin
 
Akhirnya, Ucok Harahap Mantan Camat Kramat Jati Mendekam di Balik Jeruji Cipinang
 
Theddy Tengko Digelandang ke Sukamiskin, Asetnya Akan Disita
 
Terima Suap, Hakim Tipikor Kartini Marpaung Divonis 8 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]