Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Korea Utara
Korea Utara Tolak Perundingan Damai dengan Korea Selatan
2019-08-19 16:14:24

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memprotes latihan militer yang dilakukan Korea Selatan dengan AS.(Foto: REUTERS)
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Korea Utara menolak untuk melakukan perundingan lebih jauh dengan Korea Selatan.

Komite reunifikasi mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan pidato Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Kamis (15/8).

Pada Jumat (16/8) pagi, Korea Utara menembakkan dua rudal uji coba ke laut lepas pantai timurnya, kata militer Korea Selatan.

Ini merupakan uji coba keenam dalam kurang dari sebulan.

Enam hari lalu, Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke Laut Jepang.

Rentetan uji coba itu dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sepakat untuk memulai kembali perundingan denuklirisasi dalam pertemuan pada bulan Juni lalu.

Korea Utara telah menghadapi sanksi internasional karena mengembangkan senjata nuklir.

Apa kata Korea Selatan?

Dalam pidato pada Kamis (15/08), yang menandai kebebasan Korea dari penjajahan Jepang, Presiden Moon berjanji akan menyatukan semenanjung Korea pada 2045.

Korea terbelah menjadi dua negara pada akhir Perang Dunia Dua.

Presiden Moon mengatakan tujuan mencapai denuklirisasi di semenanjung Korea berada pada "titik paling kritis", seiring perundingan antara Korea Utara dan Selatan tampak menemui jalan buntu.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berjanji akan menyatukan semenanjung Korea pada 2045.Hak atas fotoEPA
Image captionPresiden Korea Selatan Moon Jae-in berjanji akan menyatukan semenanjung Korea pada 2045.

"Semenanjung Korea yang baru, yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi dirinya sendiri, Asia timur, dan dunia, menanti kita," ujarnya dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Apa reaksi Korea Utara?

Dalam sebuah pernyataan, Korut mempertanyakan apa artinya dialog "ketika latihan militer gabungan melawan kami di Korea Selatan terus berjalan"

"Yang jelas ialah semua ini bertujuan menghancurkan kami," kata seorang juru bicara tentang latihan militer, yang dimulai pada pekan lalu.

Korea Utara telah menunjukkan kemarahan terhadap latihan militer AS-Korea Selatan, menyatakan bahwa kegiatan tersebut melanggar kesepakatan yang dicapai bersama Presiden AS Donald Trump dan Jae-in.

Korut sebelumnya menyebut kegiatan tersebut "latihan untuk perang".

Dalam surat yang dikirimkan kepada Trump baru-baru ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengeluh tentang latihan militer yang disebutnya "konyol dan mahal".

Kebuntuan dalam pembicaraan denuklirisasi sepenuhnya merupakan kesalahan Korea Selatan karena memutuskan untuk mengadakan latihan militer, kata juru bicara komite reunifikasi Korut.

"Kami tidak punya kata-kata lagi untuk berbicara dengan para pejabat Korea Selatan," kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Korea Utara
Korea Utara Tolak Perundingan Damai dengan Korea Selatan
Pertemuan Vladimir Putin dan Kim Jong-un Berjanji Meningkatkan Hubungan di Vladivostok
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
Kim Jong-un Temui Presiden Xi Jinping di Tengah Rencana KTT Kedua Kim-Trump
Korut Mengutuk Sanksi Terbaru AS: 'Ini Kesalahan Kalkulasi Terbesar Trump'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]