JAKARTA, Berita HUKUM - Di areal wilayah Pemukiman eks warga kampung Aquarium, pasar ikan Jakarta Utara yang digusur dilangsungkan acara pemutaran film dokumenter secara terbuka yang diinisiator bersama oleh warga eks korban gusuran kampung Aquarium, layaknya menonton layar tancep dengan judul "Kedok Palsu Revitalisasi".
Adapun menurut rencananya akan dihadiri mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli yang terundang, serta selain itu Ratna Sarumpaet (aktivis pemerhati HAM dan koordinator RSCC/Ratna Sarumpaet Crisis Centre), Lius Sungkarisma (tokoh Tionghoa), Haikal Sekjen Partai Priboemi, Geprindo (Gerakan Pribumi Indonesia), beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam komunitas masyarakat Jakarta Utara, Minggu (7/8).
Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, Mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Dr Rizal Ramli datang dan menghadiri lokasi pemutaran film tersebut pada sekitar pukul 20.00 Wib malam. Rizal Ramli berkata,"Warga setempat, seperti diketahui sudah bermukim di lokasi ini selama 40 tahun dan ada juga yang lebih. Kenapa sih tidak di tata ulang saja, mengapa digusur ?," ujar Rizal, yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada masa Presiden Abdurahman Wahid itu mengatakan.
Rizal Ramli juga merupakan seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia ini menyampaikan, kalau misalnya, lokasi yang luasnya 4 ha ini, kenapa ga 1/2 ha saja dibangun rumah susun. "Lihat sekarang lokasi rumah susunnya saja jaraknya berpuluh kilometer lebih, sekarang dari lokasi tempat mereka mencari makan (berpenghasilan)," tuturnya.
"Dan tiap bulan mesti bayar sewa, sedangkan mereka tidak bisa membayar. Soalnya dari mana penghasilannya coba?," ungkapnya dengan tegas dan memberikan bayangan nasib warga eks korban gusuran kampung aquarium.
Soalnya, menurut pandangan Rizal secara tidak langsung bahwa, tindakan ini nampak dan terasa kejam sekali. "Coba kalau lokasi yang misalnya memiliki luas sebesar empat (4) ha lokasi ini, lalu setengah (1/2) hektar dibangun rumah susun yang tinggi sekali. Kemudian setengah (1/2) hektar lagi dibangun taman. Kemudian sisanya di tenderkan saja ke pihak swasta yang tiga (3) hektarnya, bisa saja dijual 25 juta per meternya kan ini ??," imbuhnya menjelaskan.
"Ini kejam sekali, coba kalau seperti yang saya gambarkan tadi, warga disini-kan kemungkinan bisa memperoleh tempat tinggal atau rumah," urainya.
Rizal Ramli kemudian memberikan contoh, seperti hal yang mana pernah dilakukan di Singapura oleh PM nya yang ketika itu dijabat oleh Lee Kuan Yew. "Dimana ada daerah kumuh yang didirikan flat. Lalu untuk meningkatkan Integritas Sosialnya supaya semakin dekat, yang bermukim ada orang keturunan dari india, Tionghoanya, keturunan melayu, juga ada bule biar makin dekat dan semakin terintegrasi masyarakat," jelasnya.
"Ini kan cara yang tidak benar. Dimana ini juga malahan menggusur dengan menggunakan aparat lagi. Kan menambah biaya besar, palingan juga tanah disini dihargai sejuta hingga dua juta permeternya, jangan gitulah," imbuhnya dengan nada menyesali. Rizal pun mengingatkan, "bahwa kalau Kapitalisme ingin dipakai dengan cara ugal ugalan, ditambah lagi negara dipakai untuk menindas rakyat, ini tidak benar," ucapnya.
Pasalnya, menurutnya ini bukan maksud yang dahulu dicita citakan oleh para pendiri bangsa (founding father) seperti Bung Karno, Bung Hatta."Bukan ini maksudnya, Bung karno dan Bung Hatta bikin Republik ini agar rakyatnya sejahtera dan makmur. Ada tata cara, dimana jangan main gusur, bisa menata ulang dengan baik. Jangan bertindak seenaknya, jangan karena orang ga punya apa apa dan ga punya kuasa. Jangan bertindak seenaknya," pungkasnya.(bh/mnd) |
