JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya Kamis (23/3) berturut-turut menerima kunjungan Delegasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Raja-raja/Sultan se Nusantara.
Menurut Fadli Zon, aspirasi yang disampaikan Delegasi Koperasi Bongkar Muat Pelabuhan terkait adanya kebijakan Kemenhub yang menanggapi koperasi dalam perspektif negatif. "Saya sampaikan bahwa negara mendudukkan koperasi sebagai soko guru ekonomi, sebagai usaha bersama. Karena itu koperasi jangan ditindas, justru dikembangkan, diberi fasilitas, koperasi juga adalah perintah dari konstitusi," tegasnya.
Karena itu pula, Fadli menekankan koperasi dari para tenaga kerja bongkar muat itu harus diberi pengistimewaan. Ini malah dituduh melakukan monopoli, tapi yang jelas koperasi tidak bisa melakukan monopoli.
"Janganlah semuanya diberikan kepada pihak swasta. Apalagi anggota koperasi bongkar muat ada sekitar 60 ribu orang yang terlibat koperasi Bongkat Muat seluruh Indonesia. Kami akan mengingatkan kepada kementerian terkait untuk bagaimana mendudukkan masalah Koperasi TKBM ini bisa bekerja dengan baik," tuturnya.
Bahkan kalau perlu ada semacam koreksi bagaimana implementasinya. Terkait pungli, harus ada kejelasan soal tarif. Di sinilah, lanjut Fadli, perlu koreksi kalau ada temuan di lapangan, tapi jangan menyalahkan kepada bentuk koperasinya, melainkan kepada oknumnya. "Ini perlu diperbaiki, di satu sisi pemerintah harus mempersiapkan tenaga kerja yang cukup banyak tapi yang sudah ada jangan malah dihabisi," ia menambahkan.
Sedangkan mengenai Silaturhmi Nasional (Silatnas) Raja-Sultan Nusantara dipimpin Sekjen Raja Samu-samu VI, menurut Pimpinan DPR Korpolkam ini, mereka adalah pewaris atau keturunan raja-raja yang ada di Indonesia. Mereka menyampaikan pentingnya pelestarian budaya termasuk rencana menggelar Silatnas yang rencananya diadakan pada bulan Juli atau Agustus mendatang.
"Atas masukan ini DPR siap membantu dan menfasilitasi, soal teknisnya nanti akan dibicarakan pada kesempatan lain," tutup Waketum Partai Gerindra ini.(mp/DPR/bh/sya) |
