Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PilPres
Konflik Internal KPU Hambat Tahapan Pemilu


Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konflik internal antara komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Sekretariat Jenderal KPU harus diselesaikan dengan cepat. Alasannya, tahapan pemilu 2014 bisa terhambat jika konflik tidak dituntaskan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, sejak awal memang terlihat para anggota KPU sering bertentangan dengan Setjen KPU. “Sekretariat KPU terkesan meremehkan kemampuan para komisioner KPU sehingga konflik terus terjadi,” kata Jeirry Sumampow di kantor KPU, Kamis (15/11).

Jeirry menegaskan, tugas Setjen KPU adalah membantu anggota untuk mewujudkan pemilu yang adil. “Tahapan verifikasi partai politik sangat memerlukan dukungan dan kinerja yang penuh dari aparat Setjen KPU. Tanpa dukungan Setjen dipastikan tahapan pemilu akan bermasalah,” ujarnya.

Jeirry menambahkan, konflik internal juga menunjukkan kegagalan anggota KPU mengatur sekretariat. “Kedepan para komisioner KPU harus mampu bertindak tegas sejak awal. Sebab jika dibiarkan dan tak ada tindakan hukum apa-apa, akan menjadi ancaman bagi pemilu,” ungkapnya.

Sementara Deputi Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, mengatakan, harus ada pemahaman bahwa komisoner KPU dan Setjen adalah satu kesatuan.

"Saat ini pihak komisioner dan Setjen jangan saling menyalahkan, karena tahapan pemilu seperti verifikasi parpol terus berjalan," kata Veri.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait PilPres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]