Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kesehatan
Konferensi Internasional Hasilkan The Jakarta Call To Action
2017-10-30 04:03:14

JAKARTA, Berita HUKUM - International Conference and Table Top exercise on Global Health Security tahun 2017 ini diikuti oleh 208 peserta yang terdiri dari 86 personel TNI, 104 orang dari negara peserta dan 18 orang dari WHO yang berlangsung selama 4 hari (23 s.d. 26 Oktober 2017) diHotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (26/10). Para pakar kesehatan militer dan sipil dalam kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu "The Jakarta Call to Action" untuk kerja sama militer dan sipil.

Dalam The Jakarta call to action untuk kerja sama milter dan sipil, Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting S., Sp.P, FCCP yang sehari-hari menjabat Kepala Medik RSPAD Gatot Soebroto menyampaikan pertama bahwa kesehatan dan keamanan tidak dapat dipisahkan dalam dunia yang saling terkait saat ini karena keamanan kesehatan nasional bergantung pada kontribusi semua pemangku kepentingan nasional yang relevan serta kolaborasi yang efektif antara kesehatan sipil dan militer (instansi keamanan lainnya seperti imigrasi dan penegakan hukum) sangat penting untuk pendekatan komprehensif dan menyeluruh terhadap kesiapan darurat kesehatan.

Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting juga mengatakan kolaborasi mengalahkan kompetisi, maksud dari kesepakatan ini adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya dapat menyebabkan duplikasi usaha, tumpang tindih peran, dan memberikan disinsentif untuk bekerja sama. Kolaborasi tidak hanya memastikan respons yang lebih efektif, namun juga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Lebih lanjut dikatakan Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting, jangan menunggu krisis untuk berkolaborasi, inti dari kesepakatan ini yaitu krisis sering memberi kesempatan untuk menjalin kemitraan baru antara layanan kesehatan sipil dan militer, serta di antara pemangku kepentingan terkait lainnya. "Kesepakatan ini memfokuskan kepada bagaimana proses evaluasi eksternal bersama telah menjadi katalisator yang lebih kuat, terstruktur dan berkelanjutan untuk kolaborasi antara pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah dalam keamanan kesehatan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Medik RSPAD Gatot Soebroto menyampaikan, tentukan peran dan tanggung jawab melalui rencana tindakan nasional untuk keamanan kesehatan, tujuan dari kesepakatan ini membentuk sebuah struktur koordinasi keseluruhan pemerintah menjadi rencana nasional terpadu. "Model ini telah diadopsi oleh 74% negara anggota yang hadir di Jakarta," kayanya.

Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting juga menyampaikan bahwa bergabung dalam latihan kesiapsiagaan bersama dapat menjaga kolaborasi keamanan kesehatan dengan kuat, maksud dari kesepakatan ini kolaborasi memerlukan penyempurnaan dan pembaharuan rutin melalui latihan simulasi fungsional gabungan untuk membangun dan mempertahankan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan respons bersama yang efektif.

Diakhir kesepakatan tersebut, Brigjen TNI dr. Alexander K. Ginting mengatakan bahwa menjalin kemitraan strategis, inti dari kesepakatan ini adalah kemitraan internasional subregional, regional, dan global yang strategis antara instansi sipil dan militer, pemangku bidang kepentingan kesehatan, organisasi internasional, donor, LSM dan sektor swasta akan memainkan peran penting dalam memberikan keamanan kesehatan global.

Kegiatan Konferensi Internasional Kesehatan tahun 2017 yang diketuai Mayjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI sebagai Ketua Organisasi International Committee Military Medicine (ICMM) yang sehari-hari menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto.(TNI/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kesehatan
Komisi IX Tekankan Tugas Kepala Daerah Layani Kesehatan Warganya
RS Mitra Keluarga Gandeng Allianz, PPLIPI serta Kemenkumham Gelar Sosialisasi Peringatan Kanker di Lapas
Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI
Tim Kuasa Hukum Dokter Hadi Susanto Melaporkan Ketua Komisi Medik RS Grha Kedoya
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]