Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Polri
Kompolnas Supervisi Fungsi LO Polri di KJRI Hongkong
2018-09-27 07:09:29

Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi (ketiga dari kanan), berfoto bersama di KJRI Hongkong.(Foto: Istimewa)
HONGKONG, Berita HUKUM - Hongkong merupakan wilayah administrasi khusus Republik Rakyat China. KJRI Hongkong memiliki wilayah tanggung jawab Hongkong dan Macau, namun terkadang menangani juga kasus yang berada di wilayah China daratan.

Untuk mengetahui fungsi LO Polri yang berada di KJRI Hongkong, di sela - sela kegiatannya, media mewawancari Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi. Ia menjelaskan bahwa Hongkong dan Macau merupakan wilayah administrasi khusus dari RRC yang memiliki otonomi khusus seperti membuat uang sendiri dan membuat passport sendiri, kecuali hal - hal yang berkaitan dengan masalah kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan negara.

Lebih dari 160.000 orang jumlah WNI yang berada di Hongkong menurut data tahun 2017. Mayoritas dari mereka adalah TKI wanita yang bekerja sebagai domestic helper. Dari sekian banyak jumlah tersebut ada sebagian yang memiliki masalah hukum dan tentu membutuhkan bantuan atau perlindungan hukum.

"Perlu diketahui bahwa rata - rata lebih dari 600 kasus hukum per tahun yang ditangani oleh KJRI Hongkong, dan mungkin juga ada kasus - kasus yang tidak dilaporkan ke KJRI. Umumnya kasus - kasus tersebut berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian. Oleh karena itu KJRI membentuk satgas pelayanan warga yang disebut citizen services yang bertugas memberi perlindungan hukum bagi WNI yang memiliki masalah," ujar Dede Farhan, Kamis (27/9).

Lebih lanjut Dede Farhan menambahkan bahwa di KJRI Hongkong ada seorang LO Polri sebagai penghubung dengan kepolisian Hongkong yang ditugaskan untuk menangani kasus - kasus yang berkaitan dengan WNI yang berada di Hongkong, baik ia sebagai pelaku ataupun sebagai korban.

"Termasuk pertukaran informasi terkait transnational crime, seperti masalah terorisme, human trafficking, narkotika, pencucian uang, dan lain - lain. Jadi tugas - tugas seorang LO Polri yang berada di Hongkong ini sangat padat," ungkap Dede.

"Di tahap awal proses hukum yang ditangani oleh kepolisian Hongkong, maka WNI yang bermasalah akan didampingi oleh LO Polri ini. Sementara kalau sudah memasuki tahap pengadilan, maka pendampingnya dari LO Kejaksaan yang bertugas di Hongkong. Ini merupakan perhatian dan komitmen Pemerintah RI dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pahlawan devisa ini," jelas Dede.

Terkait dengan hal tersebut, maka Kompolnas mencatat ada dua usulan yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bersama, yaitu :

1. Perlu staf pendamping dari Polri terutama di tahap awal pemeriksaan kepolisian Hongkong, mengingat jumlah kasus yang sangat banyak, sehingga agak sulit semuanya ditangani oleh seorang anggota Polri saja.

2. Perlu juga ada LO Polri di Beijing mengingat disana beberapa kasus human trafficking yang melibatkan WNI, dan tentu perlu mendapat perhatian dan penanganan dengan baik.

"Kedua usulan ini merupakan usulan logis dan reasonable karena perlindungan terhadap seluruh WNI, termasuk WNI yang berada di luar negeri merupakan kewajiban negara sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Masih banyak pekerjaan - pekerjaan yang membutuhkan perhatian bersama," pungkas Dede Farhan mengakhiri percakapan.(df/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Polri
Kapolda Metro Jaya Sambut Personel Satgas Garuda Bhayangkara Usai Tugas Pasukan Perdamaian PBB
Kartini Korps Bhayangkara Memamerkan Atraksi Kolone Senjata pada Saat CFD
Polri Gelar Acara PINTER Serentak di 34 Polda Jajaran Pecahkan Rekor MURI
SPN Lido PMJ Bersilaturahmi dengan Masyarakat Sekitar dan Ponpes Al Kahfi
Kapolri Memimpin Rapim TNI-Polri Tahun 2019 dalam Rangka Persiapan Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik
Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog
AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]