Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PHK
Komitmen Diaspora Membantu Korban PHK dan Terdampak Covid-19
2020-05-20 23:50:35

(dari kiri ke kanan) Direktur Hubungan Kelembagaan BNI 46 Sis Apik Wijayanto, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Inisiator Gerakan Diaspora Peduli Dino Patti Djalal di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha BNPB, Jakarta.(Foto: HUMAS BNPB/M Arfari Dwiatmodjo)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wabah pandemi COVID-19 secara tidak langsung berdampak kepada para pekerja di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK, baik dari sektor formal maupun informal.

Kondisi tersebut kemudian mengundang keprihatinan sekaligus kepedulian dari Diaspora untuk menggalang dana melalui program 'One Family to One Family Diaspora Peduli', yang kemudian akan didonasikan kepada para pekerja yang terdampak COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyampaikan ungkapan bangganya atas upaya Diaspora yang telah membantu para pekerja meski sebenarnya juga turut merasakan dampak dari pandemi ini.

"Sungguh saya sangat bangga dan terharu, karena sesungguhnya para Diaspora juga ikut terpapar dampak pandemi ini, namun mereka menunjukkan rasa kepeduliannya dan kecintaannya kepada negeri ini. Para diaspora akan membantu para pekerja korban PHK atau yang dirumahkan melalui program One Family to One Family," kata Ida dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (18/5).

Melalui program tersebut, Diaspora seluruh dunia siap membantu 50 dolar AS (Rp780ribu) kepada keluarga di tanah air yang paling membutuhkan.

Target penerima program Diaspora Peduli ini di atas 5000 orang di tanah air. Sebanyak 6-8 juta anggota diaspora di dunia komitmen mendukung pemerintah untuk menggalang dukungan di komunitas Diaspora masing-masing.

"Sejak gerakan diaspora dimulai pada 2012, sejak saat itu maka inilah di mana aset diaspora sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis di Indonesia," kata Inisiator Gerakan Diaspora Peduli, Dino Patti Djalal.

Adapun melalui program donasi One Family to One Family, besarannya adalah 50 dolar Amerika Serikat (AS) setiap bulannya dan ditransfer langsung kepada keluarga pekerja korban PHK atau yang dirumahkan akibat pandemi Corona.

"Semua langsung masuk ke rekening penerima," jelas Dino.

Dalam penerapannya, Kemnaker menggandeng Bank BNI untuk lalu-lintas donasi agar semua donasi tercatat secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, calon penerima donasi Diaspora Peduli sudah diverifikasi Kemnaker RI berdasarkan data dari berbagai perusahaan di Indonesia.

Tata-cara donasi dan profil calon penerima tersedia melalui infografis yang dapat dilihat melalui mobile apps Diaspora Peduli dan melalui website di www.diasporapeduli.id.

Melalui situs tersebut, masyarakat diaspora dapat melihat langsung profil calon penerima donasi dan bebas memilih kepada siapa donasi akan diberikan.

"Keluarga diaspora dapat melihat langsung dan memilih langsung keluarga yang akan dibantunya, yang terkena PHK," jelas Dino.

Semua distribusi donasi dilakukan secara transparan, dan donator langsung transfer kepada calon penerima. Mereka dapat berkomunikasi one on one, sehingga dimungkinkan terjadi transfer ilmu, pengalaman, pelatihan, dan harapan.

Lebih lanjut, masyarakat diaspora dari kalangan artis, pengusaha, pegawai, penyanyi dan usahawan dari seluruh dunia akan berpartisipasi dan sangat menekankan akuntabilitas. Dalam waktu dekat seluruh kegiatan Dispora Peduli akan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo.(bnpb/bh/sya)


 
Berita Terkait PHK
 
Komitmen Diaspora Membantu Korban PHK dan Terdampak Covid-19
 
Kadin Perkirakan Angka PHK Lebih Besar Dari Data Pemerintah, Bisa Mencapai 15 Juta Orang
 
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Gelombang PHK
 
Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO
 
Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]