Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilgub
Komite Rakyat Nasional: Pak Dedi Mulyadi Menggambarkan Sosok Seorang Pancasilais
2017-06-20 23:21:47

Ilustrasi. Kang Dedi Mulyadi.(Foto: @DediMulyadi71)
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru bicara Komite Rakyat Nasional, Akhrom Saleh sampaikan pada kunjungannya beberapa waktu yang lalu di kediaman rumah Dedi Mulyadi yang menjabat Bupati Purwakarta untuk sekedar bersilahturahmi dan diskusi situasi politik Nasional pasca Pilgub DKI Jakarta.

Akrom Saleh, selaku Plt. Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional menyatakan rasa syukur alhamdulillah, karena Dedi Mulyadi sangat menyambut baik kedatangannya dengan hangat.

"Beliau sosok yang ramah dan terbuka, hingga kehadiran kami di rumah dinasnya tak terasa kaku. Benar-benar situasi mencair, seakan sudah mengenal lama antara kami dan pak Dedi Mulyadi," ungkapnya, di Jakarta pada. Minggu (18/6).

Menurutnya, sosok pimpinan seperti inilah menurut hematnya kini sudah langka, apalagi beliau rumah dinasnya terbuka untuk umum. "Ditambah, rumah dinasnya itu ditengah perkampungan perkotaan Purwakarta," ungkap Akrom Saleh.

"Memang benar kami sangat setuju Pimpinan semestinya selalu berada ditengah rakyatnya," tambah Akhrom.

Hal senada, kemudian disampaikan pula oleh Nurmansyah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional Komite Rakyat Nasional (KORNAS) salah satu Ketua Departemen OKK yang mengatakan, "Kehadiran kami disambut dengan hangat, berbicara politik A sampai Z, hingga perbincangan menjadi mengerucut dan berkesimpulan," ujar Nurmansyah.

"Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta terkenal sosok keserderhanaannya, ditambah kami langsung membuktikan bahwasanya pak Dedi Mulyadi telah menerapkan esensi Pancasila dengan beradanya beliau ditengah-tengah rakyatnya, rumah dinasnya pun terbuka untuk umum," imbuhnya.

Disamping itu, kemukanya merasa kalau masyarakat turut dapat berfoto dan melepas lelah ditaman taman yang telah disediakan. "Tidak ada larangan sama sekali dari satpol pp," kata Nurmansyah.

Lebih lanjut, terkiat niatnya Dedi Mulyadi yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Pilkada 2018 mendatang, pihaknya akan sangat menyambut dengan baik. "Pasalnya, pak Dedi sangat pantas memimpin Jawa Barat periode berikutnya," ujarnya.

"Bukan tanpa alasan kami sangat merespon positif niat baik beliau. Kan sosoknya pun sudah masuk tokoh nasional yang berkepribadian humanis dan toleransi antar sesama manusia. Inilah wujud esensi Pancasila," jelas Akhrom mengingatkan.

"Kami rasa, pak Dedi Mulyadi menggambarkan sosok seorang Pancasilais," tukasnya.

Dimana yang pertama dapat dinilai dari sisi kesederhanaannya, sosok yang toleransi dan membawa Purwakarta menjadi lebih baik lagi sehingga benar-benar kemajuan perekonomian Purwakarta dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya sila dalam pancasila menjadi nyata khususnya di Purwakarta," ucap Akhrom.

Oleh karenanya, kedepan Komite Rakyat Nasional menyambut baik, pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Provinsi Jawa Barat.

"Kami merasa tergerak berperan serta dalam pemenangan. Beliau pantas memimpin Jawa Barat, serta pantas dibantu dalam pemenangannya, dan bakal bersinergis kerjasama dengan Komite Rakyat Nasiona (KORNAS) wilayah Provinsi Jawa Barat," tutup Akrom Saleh.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pilgub
 
Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!
 
Komite Rakyat Nasional: Pak Dedi Mulyadi Menggambarkan Sosok Seorang Pancasilais
 
Pilgub Lampung: Kandidat Mulai Bidik Pasangan Masing-Masing
 
Figur Rustringsih Bumerang Untuk Dinasti Karno
 
H -3 Undangan Pemilukada Sumut Belum Sampai ke Masyarakat Sunggal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]