Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Dana BOS
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
2020-09-24 11:21:58

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).(Foto: Oji/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum terlaksana. Sebab saat ini pihaknya masih mendapat laporan bahwa terdapat madrasah yang masih terkena pemotongan dana BOS.

"Kita minta kejelasan lagi. Ini kemarin disampaikan rencana pemotongan (dana BOS) itu tidak jadi, tetapi saya dapat aduan bahwa pengurangan dana itu masih ada," imbuh Yandri saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan Kemenag harus tegas dalam memutuskan suatu kebijakan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. "Kemarin Pak Menteri (Agama) sudah tegas menyampaikan tidak akan memotong, tetapi faktanya masih ada. Kasihan madrasah ini jika tidak segera direalisasikan rencananya," kata Yandri.

Yandri meminta Kemenag agar tidak main-main membuat suatu rencana, apalagi di Gedung DPR RI yang merupakan tempat aspirasi masyarakat dikumpulkan dan disampaikan. "Jangan main-main membuat suatu rencana, apalagi di Gedung DPR yang terhormat ini," pesan legislator dapil Banten II itu.

Sebagaimana diketahui, Menag Fachrul Razi sebelumnya telah memastikan bahwa akan membatalkan rencana pemotongan dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kemenag 2020. Hal tersebut sebagai respon dari kritikan Komisi VIII DPR RI yang menganggap rencana tersebut memberatkan.(tn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Dana BOS
 
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
 
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
 
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
 
Itjen Kemendikbud Merespon Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos SD di Samarinda
 
Diduga Korupsi Dana BOS Milyaran Rp, Kepala SD 007 Piano Samarinda Terancam Dicopot
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]