Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Freeport
Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport
2017-10-11 07:16:11

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta..(Foto: Jayadi/Jay)
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah dengan PT. Freeport telah melakukan negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham, pembangunan smelter, dan relaksasi ekspor. Dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk empat hal penting, yaitu PT. Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang memberikannya hak operasi hingga tahun 2041.

Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum, PT. Freeport Indonesia berkomitmen akan membangun smelter baru di Indonesia dalam waktu lima tahun. Freeport McMoRan akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT. Freeport Indonesia, hingga kepemilikan Indonesia di PT. Freeport Indonesia menjadi 51 persen. Demikian hal tersebut dikatakan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Untuk itu Komisi VII DPR meminta kepada Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif," ucap Gus Irawan, Senin (9/10).

Terhadap permintaan Dewan di Komisi VII tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, mengenai renegosiasi kontrak PT. Freeport Indonesia itu kesepakatan besar sudah dicapai pada tanggal 27 Agustus 2017, yaitu pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum dua kali sepuluh tahun, sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

"Diperpanjang pertama dari tahun 2021 sampai 2031, kemudian apabila memenuhi persyaratan maka dapat diperpanjang lagi sampai sepuluh tahun kedua, dengan tiga persyaratan yaitu PT. Freeport harus mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, dalam hal ini gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," terang Jonan.

Syarat kedua yang diminta pemerintah adalah untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba dalam waktu lima tahun setelah persetujuan diberikan. Dan syarat yang ketiga adalah Pemerintah akan mengupayakan penerimaan negara dari hasil produksi PT. Freeport secara keseluruhan akan lebih tinggi. "Dari pertemuan sampai dengan hari ini, sebenarnya tidak ada yang berubah," tandasnya.

Jonan menyampaikan bahwa surat Freeport yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sebenarnya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengingat Presiden menugaskan agar detil divestasi dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.(dep,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Freeport
PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan
Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia!
Freeport Ngotot Harga Saham Jeblok, RI Jangan GoblXX
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Setahun Kinerja Anies Baswedan, F-PDIP DKI Jakarta: Keberpihakan Rakyat Kecil Masih Sebatas Seolah-olah
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Pelantikan DPP IMM 2018-2020, Dahlan Rais: IMM Harus Menjadi Garda Terdepan Persyarikatan
Mengangkat Analogi 'Game of Thrones', Pidato Jokowi Menunjukkan Gagal Paham
Tongkang Tabrak Permukiman Warga di Pinggir Sungai, 6 Rumah Warga Rusak
Ratusan Emak-emak Perempuan Prabowo Deklarasi Dukung Capres Nomor Urut 02
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]