Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BBM
Komisi VII Minta Harga BBM Diturunkan
2016-02-24 10:12:19

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).(Foto: Azka/parle/od)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII meminta kepada pemerintah, agar segera menurunkan harga BBM. "Karena di saat harga minyak dunia sudah turun, maka harga BBM sekarang ini juga harus segera diturunkan. Tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak menurunkan harga BBM," ujar Wakil Ketua Komisi VIIDPR Mulyadi, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

"Untuk masalah kepentingan masyarakat luas, maka selayaknya pemerintah segera menyikapi masalah ini. Jangan sampai seakan-akan rakyat lah yang mensubsidi pemerintah", lanjut politisi Demokrat.

Menurut dia, sebenarnya masih lebih baik pada era sebelumnya, yakni pada jaman pemerintahan presiden SBY. Sebab pemerintahan saat itu membuat perencanaan harga BBM secara stabil untuk jangka waktu satu tahun. Naik turunnya harga dicover oleh pemerintah.

Sistem yang diterapkan oleh pemerintahan yang lama dirasa lebih klop, Sebab dari sisi perencanaan bisnis, dan dari sisi pengusaha juga punya jadi punya kepastian.

Dia mengatakan, kalau harga minyak dunia sedang naik, maka pemerintah akan mensubsidi. Tapi jika harga minyak dunia turun maka pemerintah menerima pendapatan.

"Komisi VII menilai, pola sistem fluktuasi harga minyak yang digunakan pemerintah saat ini, dianggap kurang tepat. Tapi kalau pemerintah tetap ingin mengikuti dan menggunakan pola fluktuasi harga pasar minyak dunia, maka pemerintah juga harus bersikap konsisten," tandas Mulyadi.(dep,mp/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait BBM
 
Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
 
Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
 
Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
 
BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
 
Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]