Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Energi Terbarukan
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
2020-07-15 08:25:40

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di dampingi wakil ketua komisi VII DPR RI bertukar cinderamata dengan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket di Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta/(Foto: Azka/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, pada pertemuan itu kedua belah pihak fokus membahas renewable energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengingat, berbagai pengalaman Uni Eropa diakui paling maju dalam segi renewable energy.

Hal tersebut disampaikan Sugeng usai pertemuan di Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Turut hadir, jajaran Pimpinan Komisi Energi, yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin (F-Golkar) dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (F-PAN).

"Kami bersama Dubes UE fokus membahas renewable energy. Nah itulah, pengalaman UE sudah barang tentu bagus bagi kita Indonesia. Terlebih, bagi Komisi VII DPR RI yang sedang mau menyusun Undang-Undang EBT yang ditargetkan selesai Oktober 2020 ini. Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), jelas sampai tahun 2025 kita menginginkan 23 persen sumber energi kita adalah dari EBT," ujar Sugeng.

Terkait hal itu, politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi VII DPR RI lantas mengajukan sebuah usulan pembentukan suatu komite bersama yakni Komite Renewable Energy antara Indonesia dengan UE. Usulan tersebut, tutur Sugeng, mendapat sambutan positif dari Dubes UE. Jadi, jelasnya, secara teknis seluruh stakeholder dilibatkan dalam komite bersama tersebut.

"Seluruh stakeholder nantinya terlibat baik unsur DPR, Pemerintah, swasta, dan pengusaha. Supaya, renewable energy betul-betul segera diimplementasikan di Indonesia. Berbagai pengalaman UE nanti bisa menjadi pelajaran kita, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi financing-nya. Sehingga, ujung dari segala ujung nantinya bagaimana mengadakan energi listrik yang murah, terjangkau dan affordable. Itu yang menjadi concern kita," pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.(pun/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Energi Terbarukan
 
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
 
Revolusi Energi: Sebuah Keniscayaan untuk Menghindari Bencana Iklim
 
Pameran IndoEBTKE: 'Membangun Kedaulatan Energi Dalam Negeri'
 
IYFREE Concern Akan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
 
DPR Dorong Pemerintah Terus Kembangkan Energi Baru & Terbarukan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]