Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Koperasi
Komisi VI DPR Minta Pemerintah Dukung Anggaran Koperasi dan Industri Kecil
2016-09-28 14:41:07

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal.(Foto: Jaka/parle/od)
TANAH LAUT, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia.

"Komisi VI mendorong kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada mitra kerja yang membidangi BUMN, UMKM, Koperasi, Industri dan Perdagangan,, sebagai penggerak perekonomian Indonesia," kata Hekal, saat memimpin Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI meninjau Koperasi Borneo Agrosindo, di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (27/9).

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, anggaran mitra kerja Komisi VI itu tergolong kecil, maka sudah terlihat bahwa politik anggaran Pemerintah tidak Pro kemandirian rakyat. Jika anggaran sektor Koperasi, industri menengah dan kecil difokuskan anggarannya diperhatikannya, akan terlihat perhatiannya.

"Sekarang kita lihat anggaran koperasi dan industri kecil dan menengah dipotong dan adanya isu pemberhentian kemitraan dari BUMN maka keberpihakannya hanya lip service. Kita harap pemerintah melaksanakan program lebih efisien dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Hekal, dapil Jawa Tengah.(as/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Koperasi
 
OJK Mau Bunuh Koperasi Syari'ah?
 
KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021
 
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
 
Ketua DPR Harap Pemerintah Proaktif Selesaikan RUU Perkoperasian untuk Segera Dapat Disahkan
 
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]