JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah mendukung upaya PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada penumpang KRL. Namun kebijakan yang dilakukan harus dilakukan dengan persiapan, tidak dengan menghapus KRL Ekonomi begitu saja.
"PT KAI ini juga mendapat amanat melayani publik termasuk yang miskin, jadi siapkan dulu mekanisme subsidi misalnya vouncher, kartu diskon untuk naik KRL Comline yang tarifnya lebih mahal. Dana PSO kan sudah disediakan pemerintah," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/5).
Untuk menyeleksi penumpang miskin ini PT. KAI dapat menggunakan data penduduk miskin atau Jamkesda yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Calon penumpang menurutnya tinggal melapor ke stasiun terdekat dengan domisili mereka.
Lebih jauh politisi Fraksi Partai Golkar menyebut sejumlah masukan untuk memperbaiki pelayanan PT. KAI telah disampaikan dalam RDPU dengan Komisi V beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut DPR juga menyoroti sering terlambatnya pencairan dana PSO (Public Service Obligation) oleh pemerintah.
"Sebetulnya dana PSO yang rutin setiap tahunnya metode pencairannya jangan dipersulit, kita sudah tegaskan itu kepada pemerintah. Ini penting jangan seperti kasus pesawat perintis di kawasan timur Indonesia yang terpaksa berhenti 3 bulan karena PSO belum cair," tandasnya.(iky/dpr/bhc/rby) |
