Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pengangguran
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
2019-05-18 20:21:34

Ilustrasi. Acara Bursa Kerja.(Foto: Istimwa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja.

"Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mengurangi pengangguran di Indonesia di era digital," tanya Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komisi IX DPR RI dengan para Dirjen Kemnaker, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (15/5).

Ia juga mempertanyakan produktifitas BLK dalam menciptakan lapangan kerja dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas. "BLK yang ada, sebenarnya produktifitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas itu berapa. Bisa nggak bapak paparkan kepada kita data-data itu," ujar Saleh.

Politisi F-PAN ini khawatir masalah penggangguran akan terus menerus ada dan tak terselesaikan. "Saya khawatir Bangsa Indonesia nggak bisa menyelesaikan, sementara penggangguran tinggi. (Jumlah) 6,8 juta adalah rakyat yang perlu mendapat perhatian. Amanat konstitusi, disebutkan setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," papar Saleh.

Di sisi lain, salah satu Dirjen Kemnaker mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah peluang kerja yang terbatas. Sementara itu ada pertambahan angkatan kerja baru yang cukup besar. Masalah lain yang juga dihadapi ada ketidakcocokan keterampilan kerja yang dikuasai dengan lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi posisi tawar angkatan kerja yang rendah di pasar tenaga kerja.(eko/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Pengangguran
 
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
 
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
 
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
 
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
 
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Minta Pendukungnya Cooling Down agar Tak Digeser dan Disingkirkan
3 Orang ASN Pesta Narkoba Diciduk Tim Polres Bone Bolango
Legislator Nilai Ranking Alutsista Indonesia Menurun
Kaji Ulang Diksi Radikalisme
Mafia Pangan Harus Diberantas
SADAP dan Monev Aplikasi Digital untuk Data Kejaksaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Jokowi Terlalu Perkasa
Peran Aktif Badan Usaha Milik Swasta Dinilai Sangat Penting Memajukan Industri Pertahanan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]