Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pengangguran
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
2019-05-18 20:21:34

Ilustrasi. Acara Bursa Kerja.(Foto: Istimwa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja.

"Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mengurangi pengangguran di Indonesia di era digital," tanya Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komisi IX DPR RI dengan para Dirjen Kemnaker, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (15/5).

Ia juga mempertanyakan produktifitas BLK dalam menciptakan lapangan kerja dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas. "BLK yang ada, sebenarnya produktifitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas itu berapa. Bisa nggak bapak paparkan kepada kita data-data itu," ujar Saleh.

Politisi F-PAN ini khawatir masalah penggangguran akan terus menerus ada dan tak terselesaikan. "Saya khawatir Bangsa Indonesia nggak bisa menyelesaikan, sementara penggangguran tinggi. (Jumlah) 6,8 juta adalah rakyat yang perlu mendapat perhatian. Amanat konstitusi, disebutkan setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," papar Saleh.

Di sisi lain, salah satu Dirjen Kemnaker mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah peluang kerja yang terbatas. Sementara itu ada pertambahan angkatan kerja baru yang cukup besar. Masalah lain yang juga dihadapi ada ketidakcocokan keterampilan kerja yang dikuasai dengan lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi posisi tawar angkatan kerja yang rendah di pasar tenaga kerja.(eko/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Pengangguran
 
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
 
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
 
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
 
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
 
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]