JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin (Menakertrans) Iskandar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11) menyepakati lima poin kesepakatan yang intinya Pemerintah (dalam hal ini Kemenakertrans) diminta untuk terus meningkatkan perlindungan bagi keselamatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.
Berikut adalah lima poin kesepakatan Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans yang dibacakan Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning:
1. Komisi IX mendesak pemerintah untuk memperketat persyaratan dan menambah poin-poin dalam MoU yang sifatnya menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan perlindungan TKI di Malaysia dan Arab Saudi.
2. Komisi IX mendesak pemerintah untuk mengambil sikap politik yang lebih tegas, agar kasus-kasus sebelumnya tidak terjadi lagi.
3. Komisi IX mendesak pemerintah untuk tetap memberlakukan Moratorium dan memberikan peringatan penempatan dini bagi TKI ke negara-negara yang belum maksimal dalam memberikan perlindungan TKI.
4. Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan keterampilan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dalam negeri untuk mengurangi warga yang ingin bekerjka ke luar negeri.
5. Komisi IX sepakat untuk memperketat prasyarat penempatan TKI dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI.
“Terkait lima point tersebut, selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN),” tegas Ning, demikian sapaan akrabnya mengkahiri rapat kerja tersebut.(sc/dpr/bhc/opn) |
