Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
2018-12-18 01:37:54

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menggelar pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat, BNNP Jawa Barat, Kanwil KemenkumHAM Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat.(Foto: Istimewa)
BANDUNG, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mendorong Polri dan TNI, khususnya Kepolisian Polda Jawa Barat (Jabar) untuk meningkatkan persiapan pengamanan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), dalam hal ini Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dimulai dari awal 2019 mendatang. Komisi III DPR RI berharap dengan persiapan pengamanan yang maksimal, pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan dengan baik dan aman.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI bertemu dengan Kapolda Jawa Barat Agung Budi Maryoto, Kakanwil Kemenkumham Jabar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Kepala BNNP Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dan Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di aula pertemuan Polda Jawa Barat, Bandung, Senin (17/12).

"Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi negara Indonesia dalam memilih pemimpin bangsa ini. Artinya perhelatan ini harus kita jaga bersama. Semua unsur dan institusi harus bekerjasama untuk agenda Pemilu 2019 berjalan dengan aman, damai dan sukses," pesan Erma kepada seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI.

Legislator Partai Demokrat itu menuturkan, menginjak masa kampanye, eskalasi pertarungan di Pemilu mulai meninggi. Pileg dan Pilpres yang digelar secara serentak, tentunya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan perlu ada pengamanan khusus. Lebih lanjut ia juga mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat yang terus melakukan cipta kondisi untuk memberantas kejahatan di Jawa Barat.

"Saya yakin dengan kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda ini berjalan baik, terbukti dengan pengamanan Pilkada dan Asian Games berjalan lancar. Tentunya untuk pengaman Pileg dan Pilpres 2019 juga bisa berjalan lancar dan aman," harap legislator dapil Kalimantan Barat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Provinsi Jawa Barat Agung Budi Maryoto mengatakan bahwa Polda Jawa Barat dengan instansi terkait termasuk dibantu TNI dan semua stakeholder berkomitmen untuk bisa mengamankan dan mensukseskan Pemilu 2019. Ia mengatakan bahwa untuk sekarang ini Polda Jabar berfokus ke pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019.

"Kami jamin perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 berlangsung aman. Kami telah mengevaluasi kekurangan pada pengamanan tahun lalu agar tidak terjadi lagi di tahun ini. Mudah-mudahan semua aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar, tidak ada gangguan apapun," ujar Kapolda Agung Budi Maryoto.(man/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]